Konsep Dana Jangka Panjang Fleksibel Danai Proyek Strategis Nasional, seperti Apa?

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 28 Juni 2020 16:35 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 28 320 2237615 konsep-dana-jangka-panjang-fleksibel-danai-proyek-strategis-nasional-seperti-apa-gvLlDMahds.jpg PSN (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Lembaga Manajemen Aset Negara menjelaskan mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2020 mengenai Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Peraturan ini diterbitkan untuk memberikan payung hukum percepatan proses pendanaan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam menyempurnakan peraturan sebelumnya yaitu Perpres Nomor 102 Tahun 2016.

Baca Juga: 89 Proyek Direkomendasikan Jadi PSN, Ini Daftarnya 

Beberapa substansi pokok yang diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2020, pertama yaitu pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan.

"Pertama, dalam Perpres 66/2020, diperkenalkan pembentukan dana jangka panjang dan/atau dana cadangan," kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi seperti dilansir situs resmi Kemenkeu, Jakarta, Minggu (28/6/2020).

Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, Presiden Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Dipercepat 

Yang dimaksud alokasi dana jangka panjang adalah untuk dana PSN yang belum terserap 100% karena satu dan lain hal (dalam 1 tahun anggaran), diakumulasikan termasuk hasil pengelolaannya menjadi dana jangka panjang.

Maksudnya PSN adalah project yang sangat besar, strategis dan membutuhkan dana besar. Oleh karena itu, perlu dipastikan dan diyakinkan kepada stakeholders, pemerintah berkomitmen untuk pendanaannya.

"Kedua, PSN ini sifatnya boleh jadi tidak selesai dalam 1 tahun. Harapannya, dana jangka panjang ini beserta hasil akumulasinya bisa dipakai fleksibel lintas tahun anggaran," jelas Basuki.

Selain itu, Perpres 66/2020 juga mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan pendanaan lahan, penyederhanaan dokumen permohonan pembayaran, sertipikat sebagai dokumen permohonan pembayaran, penelitian administrasi atas permohonan pembayaran serta pensertipikatan tanah PSN oleh Kementerian/Lembaga sebagai bentuk pengamanan aset.

Pendanaan dan pengadaan tanah merupakan proses penting dan mendasar dalam percepatan pembangunan PSN. Pada pelaksanaannya, diperlukan sinergi bersama seluruh pihak, termasuk LMAN, Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengajukan pendanaan lahan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun masyarakat untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini