Relawan Partai Jadi Komisaris BUMN, Ombudsman: Harus Sesuai Kompetensi

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 06 Juli 2020 14:22 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 06 320 2241878 relawan-partai-jadi-komisaris-bumn-ombudsman-harus-sesuai-kompetensi-yy6T6k5EmG.jpg Kementerian BUMN (Foto: Kementerian BUMN)

JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut banyaknya komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang rangkap jabatan. Mereka yang rangkap jabatan ini menduduki posisi di pemerintahan hingga relawan partai.

Khusus relawan partai ini, ada beberapa laporan yang tidak memiliki kompetensinya. Hal ini membuat fungsi pengawasan Komisaris untuk kinerja perusahaan plat merah ini pun mengendur.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, sebenarnya tidak masalah bagi relawan partai ini ditempatkan sebagai komisaris. Asalkan, individu yang bersangkutan ini memiliki kompetensi yang sesuai dengan perusahaannya.

Baca Juga: Banyak Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan, Ini 3 Usulan Ombudsman 

Dalam menilai kompetensi, pemerintah harusnya bersikap terbuka. Misalnya, dalam melakukan fit and proper test untuk pemilihan Komisaris ini harus diumumkan hasilnya kepada publik.

"Pertama kan orang punya track record ya orang harus dilakukan ujian secara materil itu sifatnya terbuka. Kalau dia sudah lulus dalam tahap ujian tertentu skornya berapa diumumkan juga ke publik," ujarnya dalam acara Market Review IDX Channel, Senin (6/7/2020).

Setelah diumumkan lanjut Alamsyah, pemerintah juga bisa memberitahukan kepada publik mengenai latar belakang dari individu yang bersangkutan. Selain itu, diberi tahu juga untuk jabatan komisaris perusahaan apa nantinya individu tersebut akan ditempatkan.

"Terus latar belakangnya pengalamannya dan tempat yang akan dia tuju atau yang akan ditempatkan publik kan akan lebih tahu," jelasnya.

Baca Juga: Erick Thohir Diminta Umumkan Hasil Kinerja Komisaris BUMN, Termasuk Ahok

Sebelumnya, ORI memberikan beberapa masukan kepada pemerintah agar terkait pemilihan Komisaris di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Usulan ini agar tidak ada lagi pejabat pemerintahan yang rangkap jabatan di induk atau anak cucu perusahaan BUMN.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur batasan-batasan dalam penetapan Komisaris di tubuh BUMN. Sebab, jika melihat aturan Undang-Undang baik TNI maupun Polri aktif dilarang untuk rangkap jabatan.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perubahan Undang-Undang jika memang masih memaksa bahwa pejabat pemerintahan boleh mengisi Komisaris di BUMN. Namun jika merubah Undang-undang, memerlukan waktu yang cukup lama karena harus ada mekanisme yang dilalui.

"Misalnya untuk TNI Polri prioritaskan dulu yang sudah tidak aktif. Dan kalaupun masih aktif harus ditempatkan di BUMN yang mana yang relevan. Jadi jangan semua BUMN ditempatkan begitu saja. Sesuai dengan kompetensinya," ujarnya.

(kmj)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini