LKPP 2019 Raih WTP, BPK Soroti Utang hingga Gaji PNS

Natasha Oktalia, Jurnalis · Minggu 19 Juli 2020 13:07 WIB
https: img.okezone.com content 2020 07 18 320 2248592 lkpp-2019-raih-wtp-bpk-soroti-utang-hingga-gaji-pns-IiwaU8L4BN.jpg BPK Laporkan Hasil Pemeriksaan LKPP 2019. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019. Mulai dari dana desa, utang pemerintah hingga temuan lainnya.

Salah satu temua yang menarik soal otonomi daerah yang sudah berjalan selama hampir 20 tahun ternyata belum menimbulkan dampak positif terhadap pendapatan suatu daerah. Alhasil, dalam menjalani pembangunan daerahnya masih mengandalkan guyuran dana dari pemerintah pusat.

Untuk mengetahui hal lainnya, Okezone sudah merangkum fakta-fakta menarik terkait LKPP 20219, Minggu (19/7/2020):

1. Mayoritas Daerah Belum Mandiri

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menjelaskan, temuan itu berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019. Mayoritas daerah dinyatakan belum mandiri dalam hal kemandirian fiskal.

"Hasil review atas kemandirian fiskal daerah menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah belum mandiri," katanya.

2. Hanya 1 Daerah Mandiri di Indoensia

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, dari 542 wilayah hanya ada satu daerah yang dinyatakan sudah sangat mandiri dalam hal kebijakan fiskal, yaitu Kabupaten Badung, Bali. Di mana 83,47% belanja daerahnya berhasil diakomodasi dari pendapatannya.

"Ini sangat mengejutkan karena ini bukan pusat perdagangan dan memiliki SDA yang cukup. Tentu ini menjadi sesuatu role model bagi pembangunan daerah yang lain," kata dia.

3. Daftar Temuan Masalah oleh BPK

Adapun temuan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan tersebut meliputi kelemahan dalam penatausahaan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Lalu, kedua kewajiban Pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum diukur/diestimasi. Ketiga, pengendalian atas pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama dan Aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum memadai.

Keempat, pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 sebesar Rp2.876,76 Triliun belum didukung Standar Akuntansi.

Kelima, penyajian aset yang berasal dari realisasi Belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 44,20 Triliun pada 34 K/L tidak seragam, serta terdapat penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan.

4. Utang RI Disoroti

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti utang pemerintah pada tahun 2019 yang melonjak naik. Tercatat, rasio utang pemerintah yang naik menjadi 30,23% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun lalu. Angka ini lebih tinggi dibandingkan 2018 yang hanya 29,81% dari PDB.

"Selain itu, posisi utang pemerintah terhadap PDB pada tahun 2019 mencapai 30,23% atau meningkat jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2018 sebesar 29,81%," ujar Ketua BPK Agung Firman. 

5. Besarnya utang Pemerintah

Dia merinci nilai pokok utang pemerintah pada 2019 mencapai Rp4.786 triliun. Dari jumlah tersebut, 58% adalah utang luar negeri senilai Rp 2.783 triliun. Sementara, 42% adalah utang dalam negeri senilai Rp2.002 triliun.

Selain itu, BPK juga menyoroti realisasi defisit anggaran 2019 yang sebesar 2,2% terhadap PDB. Angka ini melampaui target dalam UU APBN 2019 yang sebesar 1,84%.

6. Kenaikan gaji PNS

Dia merinci nilai pokok utang pemerintah pada 2019 mencapai Rp4.786 triliun. Dari jumlah tersebut, 58% adalah utang luar negeri senilai Rp 2.783 triliun. Sementara, 42% adalah utang dalam negeri senilai Rp2.002 triliun.

Selain itu, BPK juga menyoroti realisasi defisit anggaran 2019 yang sebesar 2,2% terhadap PDB. Angka ini melampaui target dalam UU APBN 2019 yang sebesar 1,84%.

7. Besarnya Dana Daerah, untuk Apa?

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna melihat realisasi belanja yang tak terserap sepenuhnya itu menjadi catatan pihaknya dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019.

"Realisasi belanja TKDD tahun 2019 dilaporkan mencapai Rp812,97 triliun dar anggaran sebesar Rp826,77 triliun," kata Agung

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini