Defisit Anggaran 2021 Melebar Jadi 5,5%, Nilainya Rp971,2 Triliun

Feby Novalius, Jurnalis · Jum'at 14 Agustus 2020 14:54 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 14 20 2262240 defisit-anggaran-2021-melebar-jadi-5-5-nilainya-rp971-2-triliun-y2BqJorG8B.jpg Pidato Kenegaraan Jokowi di Gedung DPR-MPR 2020. (Foto: Okezone.com/Pool DPR RI)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa defisit anggaran sekira 5,5% dari PDB atau sebesar Rp971,2 triliun pada 2021. Defisit tersebut pun lebih rendah dari tahun ini.

"Tahun 2020 sekitar 6,34% dari PDB atau sebesar Rp1.039,2 triliun," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Atas RUU APBN 2021 Beserta Nota Keuangannya di Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Baca Juga: Jokowi Pamer Kebijakan Fiskal 2021, Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi

Jokowi menerangkan defisit Anggaran yang diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati. Di mana pada masa transisi RAPBN 2021 rencana Pendapatan Negara Rp1.776,4 triliun dan Belanja Negara Rp2.747,5 triliun.

Presiden Jokowi : Indonesia Akan Menjadi Negara Maju

"Pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga Pemerintah secara konsisten," ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Bidik Ekonomi RI Tumbuh 5,5% Tahun Depan

Pembiayaan defisit RAPBN 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah.

Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali. Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah.

Pembiayaan investasi juga akan dilakukan Pemerintah di tahun 2021 dengan anggaran sekitar Rp169,1 triliun. Pendanaan tersebut direncanakan akan digunakan untuk, pertama, pembiayaan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar-generasi.

Kedua, pemberdayaan UMKM dan UMi guna mengakselerasi pengentasan kemiskinan, ketiga, mengakselerasi 17 pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi, permukiman, serta ketahanan energi.

"Keempat, mendorong program ekspor nasional melalui penguatan daya saing barang dan jasa dalam negeri di pasar internasional," ujarnya. (feb)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini