Tenang, Jokowi Sebut Pemangkasan Eselon PNS Tak Kurangi Penghasilan

Dita Angga R, Jurnalis · Rabu 26 Agustus 2020 11:45 WIB
https: img.okezone.com content 2020 08 26 320 2267626 tenang-jokowi-sebut-pemangkasan-eselon-pns-tak-kurangi-penghasilan-Je2XpUox5s.png Jokowi (Foto: BPMI Setpres)

BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa reformasi birokrasi terus dijalankan pemerintah. Salah satu langkah reformasi birokrasi yang dilakukan adalah melakukan penyederhanaan organisasi.

“Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan,” katanya saat memberikan sambutan dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (26/8/2020).

Seperti diketahui pemerintah telah mengambil langkah memangkas jabatan struktural eselon III dan IV. Di mana dari data tanggal 11 Agustus setidaknya sudah ada 24.644 jabatan struktural yang dihapuskan.

Baca Juga: Pemangkasan Eselon Capai 68%, 400 Ribu PNS Terdampak 

Pada kesempatan itu Jokowi menegaskan bahwa perampingan ini tidak akan berdampak pada penghasilan pegawai negeri sipil (PNS)

“Eselonisasi harus kita sederhanakan tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat,” ungkapnya.

Baca Juga: Pemangkasan Eselon PNS, 24.644 Jabatan Struktural Telah Dihapus 

Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan peraturan presiden (perpres) penyetaraan gaji. Hal ini untuk memastikan bahwa setelah pemangkasan penghasilan PNS tidak berkurang.

“Saat ini KemenPANRB bersama kementerian terkait, tengah menyelesaikan rancangan Perpres yang berkaitan dengan penyetaraan penghasilan jabatan administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi,” ungkapnya.

Seperti diketahui PNS yang terdampak pemangkasan jabatan struktural eselon III, IV dan V dialihkan ke jabatan fungsional. Maruf juga meminta bahwa penerbitan perpres ini sesuai PP Manajemen PNS, sehingga baik penghasilan maupun karir PNS terdampak tetap terjaga.

“Sehingga dapat menjamin karir dari PNS yang mengalami penyederhanaan birokrasi. Serta memberi kemudahan dalam perpindahan dari satu jabatan fungsional ke jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga organisasi menjadi lebih lincah,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa Perpres ini akan menjadi payung hukum agar PNS yang terdampak pengalihan jabatan tidak dirugikan dari sisi penghasilan dan karirnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini