Ini Alasan Pemerintah Ringankan Biaya Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Michelle Natalia, Jurnalis · Rabu 09 September 2020 16:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 09 09 320 2275024 ini-alasan-pemerintah-ringankan-biaya-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-HWtDk0oYzG.jpeg Rupiah (Okezone)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar, dimulai dari krisis kesehatan, yang kemudian secara luas berdampak pada perekonomian nasional dan global. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi sangat tajam, mengakibatkan perekonomian nyaris jatuh dalam jurang resesi.

"Berdasarkan hasil survei online LIPI bersama Pusat Litbang Kemnaker dan Lembaga Demografi FEB UI pada 24 April hingga 2 Mei 2020 lalu, menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi aspek ketenagakerjaan dan keberlangsungan usaha di Indonesia," ujar Ida dalam Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2020 di Jakarta, Rabu (9/9/2020).

 Baca juga: Relaksasi Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Pengusaha: Tak Banyak Membantu

Dampak ini dirasakan langsung baik oleh pekerja maupun pengusaha selaku pemberi kerja. Sebanyak 40% pekerja yang disurvei mengaku mengalami penurunan pendapatan, dan 9% diantaranya mengakui bahwa pendapatan mereka turun hingga diatas 50%.

"Dampaknya ke dunia usaha adalah menurunnya produksi, terganggunya cash flow, pengurangan jam kerja, kesulitan membayar kewajiban dan pekerja sehingga banyak yang dirumahkan dan di-PHK. 39,4% usaha terhenti dan 57,1% mengalami penurunan produksi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah Bakal Tunda Iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga Desember 2020

Masalah-masalah ini akan mempengaruhi pembayaran kewajiban, salah satunya adalah pembayaran iuran sosial BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK). Untuk itu, lanjut Ida, pemerintah perlu hadir dengan langkah yang tepat agar kehidupan sosial dan ekonomi Indonesia kembali pulih dan berjalan normal.

Salah satunya adalah dengan memberikan keringanan melalui PP 49/2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca juga: Kena PHK, 3,5 Juta Pekerja Cairkan JHT

"Relaksasi ini berupa penyesuaian iuran program BPJS Ketenagakerjaan selama masa Covid-19, yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 31 Agustus 2020 lalu," tuturnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini