JAKARTA - Pemerintah akan menertibkan kapal wisata asing yang beroperasi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Khususnya kawasan wisata Labuan Bajo.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan, mengatakan, jumlahnya ada 500 kapal. Sekarang harus diawasi.
Baca juga: Edhy Prabowo Pamer Tangkap 71 Kapal Maling Ikan, Terbanyak Asing
"Jangan sampai dia (kapal) tinggal di situ tapi tidak membayar dan mengikuti aturan pemerintah daerah. Sekarang kami merencanakan untuk membeli speed boat yang dibuat di dalam negeri, di Banyuwangi, yang mampu mengawasi dan mengejar kapal-kapal tanpa bendera itu. Jadi semua harus ada pengawasan, kalo nggak kita akan repot" ujar Menko Luhut saat berkunjung ke Kawasan Puncak Waringin di Labuan Bajo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/9/2020).
Data Pemkab Manggarai Barat mencatat sekira 4.000 kapal wisata yang beroperasi di kawasan Labuan Bajo, baru hampir 500 kapal yang sudah terdaftar dan resmi untuk melakukan aktivitas wisata.
Baca juga: Berantas Pencuri Ikan, Edhy Prabowo Bekali PNS KKP dengan 200 Senjata Pindad
Menko Luhut mengatakan pemasukan dari kapal-kapal tersebut bisa menjadi potensi pendapatan daerah. "Kan tidak fair jika kamu mendapat keuntungan dari Labuan Bajo tetapi tidak membayar kewajiban pajak," jelasnya.
Pada kunjungan ini Menko Luhut didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau beberapa proyek pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Baca juga: Cerita Menteri KKP Tangkap 2 Kapal Asing Pencuri Ikan, Kejar-kejaran 3 Jam
Menko Luhut mengunjungi pembangunan penataan Goa Batu Cermin. Proyek penataan yang menelan biaya APBN sebesar lebih dari Rp27 miliar ini meliputi pembangunan sejumlah fasilitas seperti amphitheater dan rumah budaya untuk kegiatan seni dan budaya lokal yang diharapkan bisa mendatangkan pemasukan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.