PLN Butuh 8 Juta Ton Limbah Sampah Gerakkan PLTU
JAKARTA - PT PLN (Persero) mencatat, pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) akan bisa bekerja secara maksimal bila tersedianya serbuk gergaji kayu sebanyak 8 juta ton per tahun. Serbuk gergaji kayu merupakan limbah sampah yang nantinya dikonversikan dengan batu bara guna mengoperasikan PLTU.
Direktur Mega Proyek PT PLN Ikhsan Asaad mengatakan, pemanfaatan limbah sampah tersebut untuk menggantikan sebanyak lima persen batu bara dalam pembangkit. Langkah ini juga seiring dengan upaya perseroan untuk mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23 persen pada 2025.
Baca juga: Tak Bisa Sendirian, BUMN Keroyokan Garap EBT
Manajemen perseroan optimis bila target EBT sebesar 23 persen pada 2025 akan tercapai. Optimis itu seiring dengan sejumlah langkah strategis yang telah disusun oleh manajemen perseroan plat merah tersebut.
Ikhsan mengatakan, untuk mencapai target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen di tahun 2025, PLN memiliki dasar strategis dalam melakukan mengembangkan EBT. Karena itu, pihaknya optimis untuk mengejar target tersebut.
Baca juga: Masih Kalah dengan Minyak, EBT di RI Cuma 13,6%
"Sebagai BUMN yang ditugaskan pemerintah, PLN tentunya juga berkomitmen untuk mencapai target EBT 23 persen pada 2025. Sampai saat ini jumlah pelanggan pln mencapai 77 juta pelanggan dengan kapasitas pembangkit terpasang 63.000 Megawatt," ujar Ikhsan dalam RDP bersama Komisi VII DPR, Rabu (25/11/2020).
Adapun langkah dasar strategis PLN dalam mengembangkan EBT diantaranya, pertama, pembangunan pembangkit EBT perlu mempertimbangkan keselarasan supply dan demand. Di mana, potensi ketersediaan sumber energi setempat (resource based) keekonomian menjamin adanya reliability, sekuriti dan sustainability,
Baca juga: Begini 6 Aspirasi Pertamina untuk RUU Energi Baru Terbarukan
Kedua, penambahan pembangkit EBT akan diprioritaskan dan diakselerasi pada daerah-daerah yang masih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) impor sebagai bahan bakar pembangkit diesel. Manajemen perseroan menilai, hal ini diharapkan akan menurunkan biaya pokok produksi listrik sehingga dapat mengurangi subsidi atau kompensasi dari pemerintah.
Ketiga, untuk daerah-daerah yang memiliki riset margin besar diharuskan mempertimbangkan penyelarasan dan harmonisasi antara supply dan demand, serta kapasitas keuangan PLN maupun pemerintah. Sementara pada daerah defisit akan diakselerasi pengembangan EBT.
