Menteri Basuki Kukuhkan 9 Anggota Dewan Arsitek Indonesia

Taufik Fajar, Jurnalis · Kamis 03 Desember 2020 17:09 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 03 320 2321120 menteri-basuki-kukuhkan-9-anggota-dewan-arsitek-indonesia-sDDX0iJnMg.jpg Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengukuhkan 9 anggota Dewan Arsitek Indonesia (DAI). Di mana anggota DAI telah diseleksi oleh Panel Ahli Seleksi yang merupakan perwakilan dari unsur anggota organisasi profesi, pengguna jasa arsitek serta perguruan tinggi.

Menurut Menteri Basuki, DAI akan menjadi wadah meningkatkan profesionalisme para arsitek dan meningkatkan tanggung jawab keselamatan bangunan untuk masyarakat.

Baca Juga: Jokowi Pangkas Proyek Strategis Nasional Jadi 201 PSN, Nilainya Rp4.809 Triliun

"Jadi kami percaya Bapak, Ibu sekalian dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh Undang-Undang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan," ujar dia dalam pengukuhan DAI secara virtual, Kamis (3/12/2020).

Dia juga menjelaskan, hubungan antara arsitek dengan segala pembangunan yang dilakukan Kementerian PUPR sudah sangat rekat. Pasalnya, hampir seluruh konstruksi infrastruktur yang dilakukan Kementerian PUPR melibatkan arsitek-arsitek profesional.

Baca Juga: Jokowi Siapkan Rp11,1 Triliun Bangun 34 Jalan Tol dan 9 Bendungan

"Saya pribadi berhubungan dengan arsitek secara intens sejak 5 tahun yang lalu pada saat mulai dengan renovasi GBK. Dan saya tidak akan berhasil merenovasi tanpa keterlibatan langsung Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Kami terus masih libatkan IAI tidak hanya perorangan tapi juga organisasi," ungkap dia.

Kemudian, lanjut dia, tanpa arsitek, bangunan itu menjadi besi dan beton yang dipasang, tidak ada rasanya dan tidak ada estetikanya.

"Seperti kayak benda mati yang dipasang menjadi penghubung satu tempat ke tempat lain," tandas dia.

Sebagai informasi, Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 yang meliputi 225 Proyek dan 1 Program. Kemudian, direvisi pada 2017 melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 hingga meliputi 245 Proyek dan 2 Program. Lalu, direvisi kembali pada 2018 melalui Perpres Nomor 56 Tahun 2018 yang meliputi 223 Proyek dan 3 Program. Sejak 2016 sampai 20 November 2020, sebanyak 100 proyek senilai Rp588,9 triliun telah diselesaikan.

Pada awal 2020, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berada di bawah Kemenko Perekonomian dimandatkan melakukan evaluasi atas usulan PSN, dan telah melakukan evaluasi terhadap 269 usulan proyek dan program dari Kementerian, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Badan Usaha Swasta. Evaluasi tersebut mempertimbangkan Daftar PSN sebelumnya, serta usulan-usulan baru menggunakan berbagai kriteria.

Sebelumnya, 

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini