Covid-19 Gagalkan PNS Kantongi Penghasilan Rp9 Juta

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 30 Desember 2020 11:42 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 30 320 2336172 covid-19-gagalkan-pns-kantongi-penghasilan-rp9-juta-PINE8AKgT7.jpeg Gaji (Foto: Ilustrasi Shutterstock)

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) mengaku telah mengajukan kenaikan tunjangan kinerja untuk PNS kepada Kementerian Keuangan. Namun memang belum ada keputusan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengenai hal tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, wacana untuk menaikkan penghasilan ASN sebenarnya sudah dipikirkan pemerintah sejak lama. Namun sayangnya wacana tersebut harus buyar karena datangnya pandemi virus corona (covid-19).

Baca Juga: Mohon Maaf, Tak Ada Lowongan Guru hingga Tenaga Kesehatan di CPNS 2021

Sebab, pada tahun ini, otomatis seluruh keuangan yang dimiliki pemerintah difokuskan untuk penanganan pandemi covid-19. Dari mulai bantuan untuk masyarakat, insentif untuk perusahaan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga insentif tenaga kesehatan.

“Karena pandemi Covid-19, maka prioritas keuangan untuk kebutuhan-kebutuhan terkait subsidi kesehatan dan sosial," ujarnya saat dihubungi Okezone, Rabu (30/12/2020).

Baca Juga: Formasi CPNS Diumumkan Mei 2021, Ayo Siapkan Diri

Jika berandai-andai usulan tersebut disetujui maka diperkirakan penghasilan rata-rata minimal ASN adalah Rp9 juta. Itu pun tergantung pada jabatan atau kepangkatan di masing-masing instansi.

Tjahjo menambahkan, tingginya penghasilan ASN tersebut merupakan akumulasi dari gaji hingga tunjangan. Pada masa pandemi ini, tunjangan kinerja (Tukin) masing-masing pegawai cukup tinggi sehingga mempengaruhi dalam kenaikan.

Belum lagi ada berbagai macam tunjangan lainya yang bisa diberikan oleh pemerintah. Namun untuk gaji pokok nominalnya masih sama dengan yang sebelumnya dan tidak ada kenaikan gaji pokok.

“Tergantung dari penilaian akuntabilitas kinerja. Namun, karena pandemi Covid-19 mewajibkan adanya prioritas keuangan untuk kebutuhan-kebutuhan terkait subsidi kesehatan dan sosial,” jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini