Regulasi Industri Penerbangan Diminta Dibenahi untuk Hindari Kecelakaan

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 17 Januari 2021 13:33 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 17 320 2345869 regulasi-industri-penerbangan-diminta-dibenahi-untuk-hindari-kecelakaan-9lZMvM1Gnb.jpg Penerbangan (Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah sebagai regulator diminta segera membenahi seluruh regulasi tentang tata kelola industri penerbangan Indonesia secara komfrehensif. Khususnya masalah keamanan dan keselamatan penerbangan.

Menurut pakar hukum penerbangan yang juga dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Prof Ahmad Sudiro, pembenahan regulasi penerbangan Indonesia ini dilakukan agar tidak ada kejadian yang berulang dan tentu akan merugikan dan citra penerbangan Indonesia,

 Baca juga: Pesawat Sriwijaya Air Jatuh, Hak dan Santunan Korban Diberikan ke Ahli Waris

“pembenahan ini wajib karena menyangkut semua aspek keselamatan dan keamanan,”kata Sudiro dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (17/1/2021).

Selain itu, Departemen perhubungan dan semua Lembaga terkait harus mampu melakukan pengawasan yang sangat ketat dan tidak ada toleransi dalam evaluasi aspek keamanan dan keselamatan, ”Hal ini sebagai suatu keharusan dan sebagai salah satu tindakan mitigasi untuk mencegah kecelakaan pesawat yang dapat merugikan konsumen penerbangan ke depan,” tegasnya.

 Baca juga: Jokowi Minta Hak Keluarga Korban Sriwijaya Air Diselesaikan dengan Baik dan Cepat

Terkati asuransi dan ganti rugi bagi korban Sriwijaya SJ-182 menurut Sudiro, dengan tidak mengurangi rasaduka kepada keluarga korban. Harusnya hak-hak waris harus segera dipenuhi dan diperhatikan oleh pihak yang bertanggung Jawab atas terjadinya kecelakaan tersebut.

“Segera berikan ganti rugi atau kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada ahli waris, sehingga tidak  timbul masalah baru,”katanya.

Menurut Sudiro, ganti rugi bagi ahli waris korban kecelakaan pesawat sesuai dengan Pasal 141 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, dan Pasal 2 jo Pasal 3 Peraruran Menteri Perhubungan (PerMenHub) No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, serta ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Namun menurut Sudiro, ganti kerugian atau kompensasi dari Pengangkut ini tidak mengurangi dan tidak melepaskan pihak-pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab juga untuk tetap dituntut ganti kerugian atas terjadinya kecelakaan pesawat Sriwijaya SJ-182 jenis Boeing 737-500 tersebut.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini