JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastuktur melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara memiliki kualitas output yang lebih baik.
Menurut dia, output yang baik karena monitoring dilakukan secara bersama-sama antara Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
Baca Juga: Menteri Basuki Buka-bukaan soal Proyek Infrastruktur Pakai Surat Utang
"Jadi lebih banyak pengawasannya. Kemudian ini akan meningkatkan kehati-hatian baik dari tata kelola dan kualitas pekerjaan. Bukan berarti di luar SBSN menjadi lebih jelek ya. Hal ini lebih baik karena diawasi lebih banyak K/L," ujar dia dalam acara Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN Tahun 2021 secara virtual, Rabu (20/1/2021).
Akan tetapi, kata Basuki meski punya keunggulan, proyek infrastuktur melalui SBSN ini juga punya sisi kelemahan.
"Kelemahannya yakni, pembiayaan diprioritaskan hanya untuk belanja modal dan barang yang asetnya dimiliki PUPR. Di mana untuk hibah kepada masyarakat dan pemda sangat dibatasi dan sangat selektif," ungkap dia.
Baca Juga: Sri Mulyani Ingatkan Hati-Hati Pakai Surat Utang Syariah
Kemudian, lanjut dia, pembiayaan melalui SBSN juga memiliki fleksibilitas yang rendah. Seperti untuk melakukan optimalisasi seperti pemanfaatan sisa lelang atau realokasi atau perubahan lokasi maka hal tersebut harus dikoordinasikan kepada 3 pihak yaitu Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
