Maaf Sri Mulyani, Menteri PUPR Ungkap Kelemahan Pembiayaan Proyek Lewat Surat Utang

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 20 Januari 2021 16:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 20 320 2347760 maaf-sri-mulyani-menteri-pupr-ungkap-kelemahan-pembiayaan-proyek-lewat-surat-utang-kwYhPQMw9c.png Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastuktur melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara memiliki kualitas output yang lebih baik.

Menurut dia, output yang baik karena monitoring dilakukan secara bersama-sama antara Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Menteri Basuki Buka-bukaan soal Proyek Infrastruktur Pakai Surat Utang

"Jadi lebih banyak pengawasannya. Kemudian ini akan meningkatkan kehati-hatian baik dari tata kelola dan kualitas pekerjaan. Bukan berarti di luar SBSN menjadi lebih jelek ya. Hal ini lebih baik karena diawasi lebih banyak K/L," ujar dia dalam acara Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur melalui SBSN Tahun 2021 secara virtual, Rabu (20/1/2021).

Akan tetapi, kata Basuki meski punya keunggulan, proyek infrastuktur melalui SBSN ini juga punya sisi kelemahan.

"Kelemahannya yakni, pembiayaan diprioritaskan hanya untuk belanja modal dan barang yang asetnya dimiliki PUPR. Di mana untuk hibah kepada masyarakat dan pemda sangat dibatasi dan sangat selektif," ungkap dia.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingatkan Hati-Hati Pakai Surat Utang Syariah

Kemudian, lanjut dia, pembiayaan melalui SBSN juga memiliki fleksibilitas yang rendah. Seperti untuk melakukan optimalisasi seperti pemanfaatan sisa lelang atau realokasi atau perubahan lokasi maka hal tersebut harus dikoordinasikan kepada 3 pihak yaitu Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

"Maka hal ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dengan adanya hal itu, kami memberikan beberapa rekomendasinya. Misalnya kami usulkan agar pagu sukuk bisa ditetapkan per program bukan per kegiatan dengan jangka waktu tertentu. Karena saat ini pagu masih ditetapkan di level kegiatan sehingga membuat fleksibilitasnya lebih rendah," jelasnya.

Dia juga juga mengusulkan agar alokasi sukuk dapat digunakan kembali untuk kegiatan lain. Di mana apabila ada sisa lelang, maka bisa dipakai untuk sesama proyek SBSN di tempat lain.

"Sehingga mempercepat penyerapan dan penyelesaian proyek," tandas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini