Share

Pemerintah Gelar Rapat Perdana Bahas KEK MNC Lido City

Taufik Fajar, Jurnalis · Jum'at 19 Februari 2021 17:29 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 19 320 2365017 pemerintah-gelar-rapat-perdana-bahas-kek-mnc-lido-city-xJu3PbOpv9.jpg Rapat Bahas KEK MNC Lido City (Foto: Taufik/Okezone)

BOGOR - Pemerintah Pusat bersama PT MNC Land menggelar rapat bersama terkait Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK Pariwisata) di MNC Lido City, Cigombong, Kabupaten Bogor.

Rapat tersebut juga dihadiri Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan beberapa pihak lainnya.

Wakil Direktur Utama MNC Land Andrian Budi Utama mengatakan, rapat bersama ini dalam rangka memulai untuk penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK Pariwisata) di MNC Lido City.

"Rapat ini adalah kita melakukan kick off (memulai), dalam rangka untuk penetapan KEK MNC Lido City. Dan rapat tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Pusat dari beberapa kementerian serta Pemda Kabupaten Bogor," ujar dia di MNC Lido City, Rabu (19/2/2021).

Baca Juga: MNC Lido City Kawasan Ekonomi Khusus, Bupati Bogor Berharap Pendapatan Daerah Meningkat 

Kemudian, lanjut dia, rapat ini juga membahas soal rencana ke depannya sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah. Dia juga memastikan sebelum MNC Lido City dijadikan KEK, pihaknya sudah membangun infrastuktur secara masif.

"Jadi sebelum MNC Lido City ditetapkan menjadi KEK, kami sudah membangun infrastruktur secara masif termasuk juga dari sisi perencanaan dan pelaksanaan kontruksi. Maka itu dengan adanya KEK bisa membuat laju proyek kami," ungkap dia.

Sebelumnya, PT MNC Studios International Tbk (MSIN), anak perusahaan PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) resmi memulai pembangunan Movieland di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Penting untuk dicatat bahwa MNC Lido City telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Nasional menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai KEK Pariwisata, yaitu memungkinkan daerah tersebut menikmati berbagai fasilitas dan insentif pajak, termasuk insentif di pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai & pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk & pajak untuk keringanan impor, cukai, serta berbagai kemudahan perizinan lainnya.

Proyek yang mengusung konsep industri film dan serial drama terintegrasi akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas produksi seperti outdoor dan indoor lokasi pengambilan gambar, peralatan dengan teknologi kelas dunia, mulai dari kamera, sound ke fasilitas canggih lainnya untuk mendukung proses pasca produksi.

“Movieland dibangun untuk meningkatkan sineas lokal dan asing di Indonesia, yang telah berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir. Movieland dimaksudkan untuk menjadi fasilitas satu atap yang akan berdampak signifikan pada peningkatan kualitas keseluruhan produksi kami," kata Presiden Direktur MSIN Ella Kartika.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini