KKP Selidiki Kasus Penangkapan Ikan dengan Merusak Terumbu Karang

Taufik Fajar, Jurnalis · Senin 22 Februari 2021 14:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 22 320 2366226 kkp-selidiki-kasus-penangkapan-ikan-dengan-merusak-terumbu-karang-XwjlMqecOH.jpg KKP Selidiki Penangkapan Ikan dengan Merusak Terumbu Karang. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penyidikan terhadap kasus penangkapan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing) dan pengambilan terumbu karang yang terjadi di kawasan Perairan Pulau Range, Kabupaten Sumbawa Barat.

Penanganan kasus ini merupakan bukti keseriusan KKP untuk melindungi kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan termasuk terumbu karang. KKP juga memastikan bahwa langkah penegakan hukum ini diambil untuk melindungi nelayan kecil yang mengeluhkan aksi perusakan terumbu karang.

Baca Juga: Hasil Hubungan 5 Tahun RI-Amerika di Sektor Kelautan dan Perikanan

"Ini upaya kita menjaga terumbu karang kita dari aktivitas yang merusak dan tindakan pencurian. Terumbu karang ini penting perannya untuk keseimbangan ekosistem laut," ujar Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar di Jakarta, Senin (22/2/2021).

Baca Juga: Jadi Sentra Pangan, Biak Jadikan Perikanan Komoditas Utama

Antam menjelaskan bahwa penanganan kasus ini sendiri bermula dari penyerahan lima orang terduga pelaku pencurian terumbu karang oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Bualawah yang mengamankan para pelaku tersebut pada tanggal 8 Februari 2021. Kelima pelaku ini terdiri dari A (30 tahun), S (20 tahun), SA (17 tahun), S (37 tahun) dan S (27 tahun).

"Ini bentuk pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh masyarakat melalui POKMASWAS. Hal ini menunjukkan mereka peduli dengan sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki," jelas Antam.

Sejumlah barang bukti juga diamankan dari para pelaku, diantaranya dua perahu motor yang digunakan para pelaku, mesin kompresor, kerang dan 3 karang hidup dan beberapa ekor ikan. Antam juga memastikan bahwa proses hukum kasus ini akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Penyidik Pegawasi Negeri Sipil (PPNS) Perikanan saat ini sedang melakukan proses penyidikan kasus ini," ungkap Antam.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini