Tak Semua Pekerja Dapat BLT Jaminan Kehilangan Pekerjaan?

Michelle Natalia, Jurnalis · Kamis 25 Februari 2021 11:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 25 320 2368051 tak-semua-pekerja-dapat-blt-jaminan-kehilangan-pekerjaan-4dNGDYExfk.jpg PHK (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Trade Union Rights Center (TURC) menilai aspek kepesertaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sangat rumit.

"Karena JKP adalah salah satu program jaminan sosial (jamsos), pada dasarnya meski lahir dari mandat UU Ciptaker, sejatinya UU induk sesungguhnya adalah UU SJSN dan BPJS sehubungan penyelenggaraan dan tata cara penyelenggaraan jamsos," ujar Direktur TURC Andriko Otang dalam video virtual di Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Baca Juga: Mengintip BLT Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Dia mengatakan bahwa ada inkonsistensi dari pengaturan dalam PP JKP dan UU BPJS SJSN soal definisi kepesertaan. Dalam PP 37 Tahun 2021 perihal JKP pasal 1 ayat 6, peserta JKP adalah pekerja yang punya hubungan dengan pengusaha dan telah mendaftar atau membayar iuran.

"Dari definisi tersebut, berarti peserta PP JKP hanya yang di sektor formal. Sedangkan di sektor informal, tidak dikategorikan peserta," tambah Andriko.

Baca Juga: 4 Fakta BLT Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Korban PHK Dapat Berapa? 

Sementara itu, definisi peserta di UU BPJS disebutkan pada pasal 1 ayat 4, peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 bulan dan membayar iuran. Hal ini berarti setiap orang, baik di formal dan informal punya hak dan kesempatan yang sama menjadi peserta program jaminana sosial sepanjang mereka membayar iuran.

"Ketentuan dalam PP JKP menunjukkan bahwa program ini cenderung eksklusif, hanya untuk pekerja formal, dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan diskriminasi," ungkapnya.

Selain hubungan kerja, dia menilai bahwa persyaratan kepesertaan sangat rumit sehubungan dengan kewajiban bahwa peserta yang dapat terdaftar harus sudah terdaftar pada empat program jamsos lainnya, yakni JKM, JKK, JP, dan JHT.

"Menengok data yang dimiliki BPJSTK 2019, hanya ada 15 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJSTK untuk 4 program tersebut dari total 128 juta populasi penduduk bekerja. Berarti hanya ada 11% yang bisa terlindungi atau terdaftar sebagai peserta JKP," terang Andriko.

Sementara itu, di program BPJSTK, tidak semua program menjadi kewajiban dari pemberi kerja seperti program JHT dan JP sifatnya tidak wajib. Proses pendaftaran pekerja untuk menjadi peserta BPJS adalah hak prerogatif pemilik kerja.

"Ketentuan PP JKP bahwa peserta harus terdaftar ini rumit dan mengeliminasi hak pekerja untuk bisa menjadi peserta di situasi ketergantungan tinggi untuk terdaftar pada JKP karena bergantung kewenangan pemilik usaha. JKP tidak akan efektif tanpa penegakan hukum yang kuat," tegas Andriko.

Dia mencatat bahwa tidak akan ada tambahan jumlah peserta JKP jika pemerintah tidak mendorong pengusaha mendaftarkan pekerjanya ke seluruh 4 program ini.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini