Ada Rp369 Miliar Dana Nasabah yang Tidak Dijamin LPS

Rina Anggraeni, Jurnalis · Jum'at 26 Februari 2021 15:11 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 26 320 2368867 ada-rp369-miliar-dana-nasabah-yang-tidak-dijamin-lps-Q9Ry5BgDYE.jpg Ada Dana Nasabah yang Tidak Dijamin LPS. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat terdapat ada Rp369,5 miliar (18,5%) dana milik 17.649 nasabah bank yang dilikuidasi dan dinyatakan tidak layak bayar karena tidak memenuhi ketentuan LPS (syarat 3T).

Seketaris LPS Muhamad Yusron mengatakan, persentase paling besar dari simpanan yang tidak layak bayar yakni sebesar 77% atau sebesar Rp284,4 miliar disebabkan karena bunga simpanan yang diterima nasabah melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.

Baca Juga: Masyarakat Masih Percaya Simpan Uang di Bank

“Nasabah diharapkan cermat terhadap tawaran cashback atau pemberian uang tunai. Berdasarkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) Nomor 2/PLPS/2010 Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa pemberian uang dalam rangka penghimpunan dana juga termasuk komponen perhitungan bunga. Jika perhitungan cashback dan bunga yang diperoleh nasabah melebihi tingkat bunga penjaminan maka simpanan tidak dijamin LPS,” ujar Yusron dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Syarat 3T yang dimaksud adalah, pertama tercatat pada pembukuan bank. Kedua, tingkat bunga simpanan yang diperoleh nasabah bank tidak melebihi bunga penjaminan LPS. Ketiga, tidak menyebabkan bank menjadi bank gagal (misalnya memiliki kredit macet).

Baca Juga: LPS Turunkan Tingkat Bunga Penjaminan Jadi 4,25%

"Agar simpanannya dijamin, kami imbau kepada para nasabah bank untuk memenuhi syarat-syarat penjaminan simpanan LPS. Syaratnya ialah 3T," bebernya.

Lembaga penjamin Simpanan (LPS), sebagai otoritas penjaminan dan resolusi bank melakukan berbagai kebijakan dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2020 sampai dengan saat ini, diantaranya ialah mendapatkan wewenang baru untuk menempatkan dana di bank serta kebijakan relaksasi berupa keringanan denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan oleh bank kepada LPS.

Muhamad Yusron menambahkan bahwa dalam rangka menjalankan tugasnya, LPS pun terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat strategi resolusi bank, termasuk melalui koordinasi yang erat dengan lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

"Selain itu, beberapa penyempurnaan proses resolusi bank juga dijalankan dalam bentuk percepatan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah bank yang dilikuidasi, penyempurnaan integrasi pelaporan bank, dan beberapa kebijakan resolusi bank lainnya," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini