Bangun Ibu Kota Baru Harus Libatkan Pakar Lingkungan hingga Arsitektur, Ini Alasannya

Kamis 22 April 2021 19:34 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 22 470 2399230 bangun-ibu-kota-baru-harus-libatkan-pakar-lingkungan-hingga-arsitektur-ini-alasannya-ziZK9rkWaG.jpg Pembangunan Ibu Kota Baru (Foto: Shutterstock)

Rencananya, wilayah itu akan berperan sebagai ibu kota pemerintahan dan Jakarta dijadikan sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional.

"Saya mengapresiasi keterbukaan pemerintah pada rencana pembangunan ibu kota negara yang baru. Sejak awal perencanaan, pemerintah sangat terbuka menerima masukan-masukan dari pengusaha dan kalangan lainnya. Ini penting dan menjadi awal yang baik," ujarnya.

Arsjad yang juga menjabat Direktur Utama PT Indika Energy Tbk itu mengungkapkan, ibu kota negara yang akan dibangun pemerintah adalah sebuah kota dunia yang menampung semua kalangan dari berbagai latar belakang bangsa dan budaya, sehingga wajar apabila banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam mewujudkan ibu kota negara yang sangat didambakan bangsa Indonesia.

Pelibatan pakar dari beragam disiplin ilmu akan mewujudkan sebuah ibu kota negara yang nantinya menjadi contoh bagi dunia internasional mengenai upaya Indonesia membangun kota negara dengan menjunjung tinggi pelestarian alam, hutan hujan tropis, dan keberpihakan kepada masyarakat lokal.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan titik nol pembangunan ibu kota negara dan lokasi Istana Negara di Penajam Paser Utara.

Saat ini, persiapan tentang pemindahan ibu kota negara telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang meliputi pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas pembangkit kegiatan ekonomi di ibu kota negara.

Pembangunan ibu kota negara juga dirancang sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Adapun target pembangunan hingga 2024 meliputi pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

Pembangunan fisik tahap awal atau soft groundbreaking di KIPP diagendakan setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah tercantum di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

(dni)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini