Share

Ahli Syariah Pasar Modal Wajib Miliki Sertifikat, Ini Alasannya

Hafid Fuad, Jurnalis · Senin 26 April 2021 16:27 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 26 278 2400995 ahli-syariah-pasar-modal-wajib-miliki-sertifikat-ini-alasannya-3v1pMpko5t.jpeg saham (Shutterstock)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan edukasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK.04/2021 mengenai Ahli Syariah Pasar Modal. Regulasi ini menjadi aturan main untuk pasar modal syariah dengan meningkatkan kapasitas Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen mengatakan, penyempurnaan pengaturan POJK Ahli Syariah Pasar Modal antara lain mengenai penyempurnaan persyaratan kompetensi menjadi Ahli Syariah Pasar Modal.

 Baca juga: Ramadhan Berkah, Market Review Saham Syariah di IG Live MNC Sekuritas, Pukul 12.00 Ini

"Ahli Syariah Pasar Modal diwajibkan untuk memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di bidang pasar modal," ujar Hoesen dalam keterangannya di Jakarta (26/4/ 2021).

Ahli Syariah Pasar Modal merupakan orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah yang memiliki izin untuk memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal oleh pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal.

 Baca juga: IDX-MES BUMN 17, Indeks Syariah Baru di Bulan Ramadan, Kerja Sama BEI dan Masyarakat Ekonomi Syariah

Dalam pokok ketentuannya, Ahli Syariah Pasar Modal wajib memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi. Antara lain cakap melakukan perbuatan hukum, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum, karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam lima tahun terakhir sebelum mengajukan permohonan izin ASPM.

Kemudian tidak pernah dikenakan sanksi dalam menjalankan kegiatan syariah di sektor jasa keuangan karena tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam tiga tahun terakhir, memiliki pendidikan paling rendah S1 atau sederajat, serta memiliki sertifikat kompetensi ASPM yang masih berlaku yang diterbitkan oleh LSP yang terdaftar di OJK.

Dalam ketentuan selanjutnya, izin ASPM berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang. ASPM juga wajib mengikuti sertifikasi ulang yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terdaftar di OJK.

ASPM wajib menyampaikan laporan ke OJK. Laporannya terdiri perubahan data dan laporan kegiatan tahunan. Selain itu, sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS), ASPM wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan tahunan kepada pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal.

ASPM juga dapat mengajukan permohonan nonaktif sementara kepada OJK dengan menyebutkan jangka waktu nonaktif sementara disertai dengan alasannya. POJK 5/2021 itu juga memuat ketentuan mengenai rangkap jabatan ASPM, yang mengatur bahwa ASPM yang melakukan kegiatan sebagai anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lebih dari empat lembaga atau pihak lainnya yang diawasi oleh OJK.

Lalu, ASPM juga dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau organ lain yang setara, pejabat, dan pegawai pada pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal, dengan ASPM melakukan kegiatan sebagai DPS dan/atau Tim Ahli Syariah (TAS).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini