Jokowi: Sudah Tahu Salah, Diulang-ulang Terus Tiap Tahun

Dita Angga R, Jurnalis · Kamis 27 Mei 2021 15:00 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 27 320 2416227 jokowi-sudah-tahu-salah-diulang-ulang-terus-tiap-tahun-A9f1n1IwVQ.jpg Presiden Joko Widodo. (Foto: Okezone.com/Setkab)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan terhadap program-program pemerintah.

“Karena itu semua rekomendasi harus ditindaklanjuti. Jangan berhenti di rekomendasi saja. Tuntaskan sampai ke akar masalah. Jangan berhenti di rekomendasi saja. Tuntaskan sampai ke akar masalah, sehingga tidak terjadi masalah yang sama di tahun berikutnya. Diulang-ulang, udah tahu salah. Diulang-ulang terus tiap tahun,” katanya saat peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5/2021).

Dia pun berpesan agar menteri, kepala lembaga dan kepala daerah serius menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan yang dilakukan APIP. Hal ini untuk menghindari terjadinya masalah hukum.

Baca Juga: Realisasi Anggaran PEN 2021 Capai Rp134 Triliun, Ini Rinciannya

“Saya tekankan kepada bapak ibu, menteri kepala lembaga dan kepala daerah tindak lanjut dengan serius rekomendasi dari hasil pengawasan BPKP dan APIP. Jangan dibiarkan berlarut-larut membesar dan akhirnya menjadi masalah hukum,” ujarnya.

Bahkan dia meminta agar menteri, kepala daerah dan kepala lembaga menjamin profesionalitas dan independensi APIP. Selain itu juga para menteri, kepala daerah dan kepala lembaga harus kooperatif terhadap pemeriksaan APIP.

“Saya juga minta kepada kepada para menteri, lembaga daerah agar menjamin APIP bekerja secara independen dan profesional. Berikan akses dan informasi yang akurat. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan karena kerja lambat verifikasi dan APIP jadi terhambat. Banyak terjadi. Dampaknya program pemerintah menjadi terhambat dan terlambat,” pungkasnya.

Baca Juga: Jokowi Kesal Belanja APBN Masih Rendah, Gimana Mau Ekonomi Tumbuh 7%

Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat 2021 momentum untuk pulih dan bangkit dari dampak pandemi Covid-19. Karena itu, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen penting dan harus diselenggarakan secara efektif.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengingatkan, pelaksanaan APBN dan APBD menjadi tanggung jawab BPKP maupun Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

"Setelah 1 tahun mengawal penanganan pandemi, kami menemukan banyak pelajaran berharga agar program pemerintah berjalan lebih efektif, baik untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, maupun program strategis pemerintah lainnya," ujar Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan (Rakornas) Intern 2021, Kamis (27/5/2021).

Adapun catatan yang diberikan BKPM terkait dengan pelaksanaan program pemerintah diantaranya, pertama, efektivitas program sangat bergantung pada tahap perencanaan dan penganggaran. Program, kegiatan, dan belanja pemerintah harus dirancang dengan baik, jelas hasil atau dampak yang ingin dicapai, serta ukuran keberhasilan.

Kedua, kebijakan dan program pemerintah harus di orkestrasi dalam satu harmoni, baik antar instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ketiga, data merupakan faktor kunci. Data yang akurat, valid dan dikelola dengan baik akan mempermudah penyusunan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hingga pelaporan.

Keempat, kesuksesan program pemerintah juga tak lepas dari kesigapan untuk mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusinya sesegera mungkin. Dalam hal inilah BPKP bersama seluruh APIP siap hadir dan berperan aktif untuk mengawal implementasi program-program pemerintah.

"Merespons hal tersebut, di tahun 2021 kami merancang agenda prioritas pengawasan. Ini merupakan upaya kami untuk fokus mengawal sektor yang krusial mendorong pemulihan ekonomi dan kesuksesan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah," tutur dia.

BPKP juga tengah merancang evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan memperbaiki prioritas belanja agar fokus pada kegiatan yang memiliki dampak bagi masyarakat. Selain itu, BPKP siap mengawal peningkatan kualitas dan integrasi basis data guna mendorong ketepatan dan kecepatan delivery program pemerintah, terutama melalui optimalisasi laboratorium data forensic yang telah kami kembangkan.

"Rakornas kali ini merupakan komitmen bersama dalam menyelaraskan strategi untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pengawasan intern. Dengan pengawasan yang lebih baik, kami harapkan belanja yang lebih efektif dapat diwujudkan, dan percepatan pemulihan ekonomi," kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini