JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan, uang negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp8 triliun hingga kuartal I-2021. Anggaran tersebut berasal dari efisiensi program pemerintah.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, sebelum kementerian dan lembaga (K/L) hingga Pemerintah Daerah (Pemda) melaksanakan program kerja, BPKP terlebih dahulu melakukan review atau evaluasi. Dari proses itu, ada efisiensi anggaran dari sejumlah program.
"Sebenarnya BPKP sudah banyak pengawal. banyak KL dan daerah sebelum melaksanakan kegiatan itu dikawal BPKP. direview, kita bantu supaya tidak terjadi tindak korupsi, sehingga tidak mengganggu dan memperlambat, jadi ketakutan seharusnya tidak beralasan lagi. kami di seluruh Indonesia siap mendampingi," ujar Ateh, Kamis (27/5/2021).
Baca Juga: 97.000 PNS Misterius Masih Terima Gaji, Kepala BPKP: Gampang Itu Periksanya
BPKP menilai, anggaran efisiensi program akan terus bertambah. Hal itu karena lembaga auditor internal negara terus melakukan evaluasi terhadap rencana penganggaran program K/L dan Pemda. Rencananya, proses evaluasi dilakukan pada Juni mendatang dan akan dilaporkan kepada Presiden.
"Saya kira nilainya akan terus bertambah, karena sekarang makin banyak dan sedang dilakukan evaluasi rencana penganggaran di seluruh daerah dan seluruh K/L, mulai berjalan di Juni ini dan sudah kami laporkan ke Presiden dan sudah diperintahkan oleh presiden (untuk dijalankan)," katanya.