3. Kritik Pencarian BLT UMKM
Ketua DPD Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Sumatera Selatan Masayu Lela mengkritisi proses pencairan BPUM ini yang masih bermasalah di lapangan. Salah satunya adalah tumpang tindih data yang mengajukan bantuan antara pihak pengusul dari Asosiasi, RT, Kelurahan, hingga Kades.
"Pengusulan sebaiknya cukup dari Dinas Koperasi UKM melalui pihak asosiasi yang memiliki legalitas jelas. Pihak asosiasi yang bertanggung jawab atas seluruh data anggota UMKM di Sumsel," katanya.
4. Anggaran Tambahan BLT UMKM Belum Cair
Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM saat ini masih menantikan pencairan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk tambahan 3 juta penerima BLT UMKM atau BPUM.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Eddy Satriya mengatakan hingga kini masih menantikan cairnya anggaran untuk tambahan penerima BLT UMKM atau BPUM.
"Saat ini sedang menunggu terbitnya DIPA dari Kemenkeu untuk 3 juta penerima dengan total biaya Rp 3,6 Triliun," ujar Eddy saat dihubungi Okezone di Jakarta (24/6/2021).
5. Proges Pencairan BLT UMKM
Saat ini progres untuk BLT UMKM di 2021 baru masuk tahap dua. Sementara tahap pertama untuk 2021 sudah disalurkan ke bank penyalur sebelum lebaran. Diperkirakan dalam proses pencairan ke pelaku usaha mikro. "Jadi bagi UMKM yang sudah menerima, itu semua tahap 1 hingga sebelum lebaran lalu," katanya.
Sebelumnya pemerintah mengusulkan menambah calon penerima BPUM atau BLT UMKM sebanyak tiga juta orang. Namun hingga kini masih terganjal anggaran belum dicairkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Jadi tahap kedua ini yang kita rencanakan ada tiga juta penerima. Namun ini masih menunggu kepastian anggaran dari Kementerian Keuangan," katanya.
(Dani Jumadil Akhir)