Ledakan Kasus Covid-19, Wapres Hitung Ulang Biaya Pemulihan Ekonomi

Dita Angga R, Jurnalis · Selasa 06 Juli 2021 16:06 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 06 320 2436403 ledakan-kasus-covid-19-wapres-hitung-ulang-biaya-pemulihan-ekonomi-r0yCIABiaR.jpg Wapres Maruf Amin (Foto: Setwapres)

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres ) Maruf Amin mengatakan bahwa pemerintah terus mewaspadai eskalasi kasus Covid-19 di tanah air. Pasalnya jika terus bertambah maka bisa mendorong kembali dilakukannya pembatasan.

Hal ini dipastikan berdampak pada pemulihan ekonomi Indonesia semester II tahun ini.

“Namun demikian Pemerintah tetap mewaspadai terjadinya eskalasi kasus covid-19 yang dikhawatirkan dapat mendorong kembali restriksi mobilitas masyarakat, yang selanjutnya akan berdampak pada laju pemulihan ekonomi terutama pada semester kedua tahun ini,” katanya saat memberikan kuliah umum di Lemhanas, Selasa (6/7/2021).

Maruf menyebut bahwa untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah tengah menghitung kembali kebutuhan anggaran. Utamanya untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

“Untuk itu pemerintah sedang menghitung kembali kemungkinan dibutuhkannya tambahan anggaran untuk program PEN dalam rangka menjaga daya beli, mendorong perekonomian, serta penanganan kesehatan yang belum dialokasikan dalam APBN berjalan. Termasuk melalui kebijakan refocusing/realokasi kembali belanja pemerintah,” ungkapnya.

Selain untuk PEN, dia mengatakan pemerintah juga telah dan sedang melaksanakan program perlindungan sosial, ketenagakerjaan serta dukungan bagi UMKM. Diantaranya Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Pangan non-Tunai atau Program Sembako, dan Program Bantuan Sosial Tunai dan BLT Desa.

Baca Juga: Lonjakan Kasus Covid-19, Target Pertumbuhan Ekonomi 7% Sulit Dicapai

“Program-program dimaksud terus diperbaiki serta disinkronkan penjadwalan dan sasarannya,” ujarnya.

Selain itu ada juga program pelatihan kerja atau pendidikan vokasi guna meningkatkan kapasitas tenaga kerja melalui program kartu prakerja dan program padat karya. Hal ini untuk mengatasi pengangguran yang jumlahnya bertambah akibat pandemi.

Baca Juga: Sri Mulyani: Ekonomi Kuartal III-IV Tergantung Covid-19 dan PPKM Darurat

“Selain itu, pembangunan infrastruktur di Desa juga ditingkatkan serta diarahkan untuk menggunakan tenaga lokal dan produk lokal,” katanya.

Lalu juga digenjot program pemberian bantuan usaha mikro dan pemberian kredit kepada UMKM.

“Pemerintah juga terus menggali potensi pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah agar dapat memainkan peran lebih besar dalam perekonomian dan pemulihan ekonomi Indonesia,” ujarnya

Maruf menekankan bahwa berbagai upaya penanggulangan wabah covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tersebut hanya akan efektif apabila didukung kerja sama yang baik oleh semua elemen bangsa.

“Pemerintah pada prinsipnya selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, disamping menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini