Erick Thohir Buka-bukaan soal Vaksin Covid-19 Berbayar
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa tidak semua masyarakat dikenakan biaya saat mendapatkan vaksinasi gotong royong individu yang dilakukan PT Kimia Farma Tbk, atau perusahaan swasta.
Individu yang tidak dikenakan biaya langsung atau menggunakan uang pribadi adalah mereka yang sedang bekerja di suatu lembaga atau perusahaan. Sebab, pembayaran sudah ditanggung perusahaan.
Baca Juga: Vaksinasi Berbayar, RI Pesan 15 Juta Dosis Vaksin Sinopharm
Nantinya, karyawan bersangkutan menunjukan surat kerja resmi yang diterbitkan perusahaan tempat dia bekerja. Erick menyebut, hal itu terjadi, bila karyawan belum memperoleh vaksinasi yang diselenggarakan oleh perusahaannya.
"Sekarang kalau ada individu-individu, misalnya dia bekerja di sebuah lembaga, di sebuah perusahaan menunggu lama, dia mau punya akses ini (vaksinasi), kenapa dia tidak boleh? Toh nanti ada rekomendasi dari perusahaannya, bahwa ini lho saya yang bayar, jangan suudzon dulu," ujar Erick di sela-sela kunjungannya di PT Krakatau Steel, Selasa (3/7/2021).
Baca Juga: 1,4 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Tiba, Kadin: Dukung Herd Immunity di Tempat Kerja
Pola tersebut merupakan skema awal sejak pelaksanaan vaksinasi gotong royong yang diakomodir Pemerintah dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Dimana, biaya vaksin ditanggung manajemen perusahaan dan diberikan secara gratis kepada karyawan.
"Kadang-kadang konteks berbayar selalu diantagoniskan, kan tadi sudah dijelaskan vaksin gotong royong dari awal berbayar oleh perusahaan. Pegawainya gratis, kan sama juga," tutur Erick.
