Bahkan, anggaran pendanaan vaksinasi gotong royong sendiri tidak diserap dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya pengadaan vaksin corona tersebut menggunakan keuangan korporasi yang dilakukan langsung oleh Holding Farmasi BUMN.
"Tidak ada yang ditutup-tutupi, misalnya ketika ada tuduhan, oh ini (vaksinasi) memakai APBN, vaksin gotong royong sejak awal tidak memakai APBN," kata dia.
Dia pun meminta agar kelompok yang membangun opini adanya komersialisasi vaksin Covid-19 melihat fakta yang terjadi di lapangan. Fakta yang dia maksudkan adalah kontribusi besar BUMN Farmasi dan sektor lain sejak pandemi Covid-19 berlangsung. "Jadi kalau tuduhan BUMN ini berbisnis, sekarang dilihat dari sisi lainnya? Sekarang kita sudah banyak membantu terus," ungkapnya.
(Feby Novalius)