Dikritik soal Obat Terapi Covid-19 hingga Vaksin Berbayar, Erick Thohir: Itu Biasa

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 13 Juli 2021 18:40 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 13 320 2440075 dikritik-soal-obat-terapi-covid-19-hingga-vaksin-berbayar-erick-thohir-itu-biasa-4WjOmmoyA5.jpg Menteri BUMN Erick Thohir Sikapi Kritikan yang Diberikan kepada Dirinya. (Foto: Okezone.com/BUMN)

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mendapati sejumlah kritik yang ditujukan kepada dirinya. Kritik tersebut perihal penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan BUMN.

Kebijakan yang dimaksud seperti pelaksanaan vaksinasi gotong royong individu oleh PT Kimia Farma Tbk, hingga upaya produksi obat anti-parasit atau terapi yang tengah digodok PT Indofarma Tbk.

Meski begitu, Erick tidak berkecil hati. Dia menilai kritik yang diutarakan adalah bagian dari masukan kepada pemerintah. Bahkan, menjadi hal yang biasa terjadi.

Baca Juga: Erick Thohir Buka-bukaan soal Vaksin Covid-19 Berbayar

"Sekarang kita mau membantu terus, tadi saya sangat terbuka, yang namanya kritik obat, namanya tuduhan itu (vaksin) hal yang biasa, namanya kita sebagai umat beragama tidak ada yang sempurna, yang sempurna hanya milik Allah, tapi pasti kita lakukan percepatan-percepatan, kita turun ke bawah (rakyat)," ujar Erick, Selasa (13/7/2021).

Mantan Bos Inter Milan itu pun membantah tuduhan adanya komersialisasi vaksinasi gotong royong individu yang akan digelar Kimia Farma. Dalam skema vaksinasi itu, masyarakat harus membayar Rp879.140 untuk memperoleh dua dosis vaksin.

Baca Juga: 1,4 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Tiba, Kadin: Dukung Herd Immunity di Tempat Kerja

Erick menegaskan, tidak ada komersialisasi dalam pelaksanaan vaksinasi gotong royong, baik untuk individu ataupun untuk karyawan perusahaan swasta.

"Kemarin ada tuduhan, oh ini jangan-jangan ini vaksin sumbangan, oh ini Masya Allah, saya rasa, saya dan tim saya bukan dari bagian seperti itu. Kita gak mungkin vaksin sumbangan dikomersialisasikan, Masya Allah," ujarnya.

Bahkan, anggaran pendanaan vaksinasi gotong royong sendiri tidak diserap dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Menurutnya pengadaan vaksin corona tersebut menggunakan keuangan korporasi yang dilakukan langsung oleh Holding Farmasi BUMN.

"Tidak ada yang ditutup-tutupi, misalnya ketika ada tuduhan, oh ini (vaksinasi) memakai APBN, vaksin gotong royong sejak awal tidak memakai APBN," kata dia.

Dia pun meminta agar kelompok yang membangun opini adanya komersialisasi vaksin Covid-19 melihat fakta yang terjadi di lapangan. Fakta yang dia maksudkan adalah kontribusi besar BUMN Farmasi dan sektor lain sejak pandemi Covid-19 berlangsung. "Jadi kalau tuduhan BUMN ini berbisnis, sekarang dilihat dari sisi lainnya? Sekarang kita sudah banyak membantu terus," ungkapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini