JAKARTA – Pemerintah telah memberlakukan PPKM Level 4 Covid-19 pada sebagian besar wilayah Jawa dan Bali hingga 25 Juli mendatang. Hal ini membuat Mal dan Bioskop masih tutup. Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mendukung penuh upaya pemerintah demi Tanah Air cepat pulih. Namun GPBSI berharap adanya perhatian dan bantuan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang pro kepada bioskop.
“Selama ini belum ada bantuan pemerintah terhadap usaha bioskop. Di antaranya bantuan/insentif Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terutama untuk keringanan biaya listrik. Karena dua komponen biaya terbesar dalam bisnis bioskop adalah biaya karyawan/gaji dan biaya listrik,” ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat GPBSI Djonny Syafruddin kapada MNC Portal Indonesia, Rabu (21/7/2021).
Djonny menuturkan pihaknya juga membutuhkan keringanan dari sisi pajak terutama pengenaan tarif pajak hiburan yang rata di seluruh daerah. Menurutnya, hal ini akan sangat membantu bioskop pada saat pemulihan usaha. Lanjutnya, dia menyampaikan bahwa selama bioskop tutup sebagian besar karyawan diliburkan. Terlebih biaya tanggungan para pengelola cukup berat, untuk itu, pihaknya meminta uluran tangan pemerintah agar dapat memberikan insentif pada karyawan bioskop yang terkena dampak sehingga dapat meringankan beban pengelola.
“Mereka diberikan upah 50% dari yang biasanya diterima, bahkan ada yang tidak diberikan upah selama bioskop tidak beroperasi, mengingat beban operasional yang berat bagi pengusaha bioskop. Mereka adalah karyawan bioskop dan cafe bioskop yang jumlahnya sekitar 10.175 orang di seluruh Indonesia. Mereka rata-rata menerima upah minimum sesuai wilayah masing-masing,” kata dia.
Baca Selengkapnya: PPKM Level 4, Pegawai Bioskop Dirumahkan dan Gaji Dipotong 50%
Follow Berita Okezone di Google News
(dni)
