Share

Penjelasan Perikanan Indonesia soal Dugaan Korupsi

Suparjo Ramalan, iNews · Selasa 24 Agustus 2021 16:56 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 24 320 2460427 penjelasan-perikanan-indonesia-soal-dugaan-korupsi-EFnC1lLOVg.jpg Penjelasan PT Perindo terkait Dugaan Korupsi. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - PT Perikanan Indonesia (Persero) buka suara perihal penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dugaan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) terkait pengelolaan keuangan dan usaha perseroan Tahun 2016-2019. Sprindik tersebut diterbitkan Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa waktu lalu.

Corporate Secretary PT Perikanan Indonesia (Persero) Boyke Andreas mengatakan, perseroan akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Bahkan, berkomitmen menaati dan menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan sesuai tata kelola perusahaan yang baik.

“Sesuai GCG (good corporate governance) kami mengikuti proses hukum yang berjalan. Kami menghormati ini semua karena Indonesia adalah negara hukum,” katanya, Selasa (24/8/2021).

Baca Juga: Sah! Perum Perindo Naik Kelas Jadi Persero

Dia menilai, Perikanan Indonesia kini telah bertransformasi untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Salah satunya menggandeng Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jamdatun.

Jamdatun merupakan lembaga yang memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara

Baca Juga: KKP Bereskan Tingginya Bea Masuk Perikanan RI ke Uni Eropa

Adapun kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dua belah pihak dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Kerjasama dengan Jamdatun juga dapat meningkatkan efektifitas penanganan dan penyelesaian hukum yang dihadapi perusahaan.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Selain Jamdatun, perseroan juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di perusahaan. Kolaborasi dengan KPK ini meningkatkan awareness atau kesadaran SDM Perindo untuk taat hukum. Pasalnya, seluruh karyawan telah melaksanakan training yang dipandu langsung oleh pihak KPK.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan duduk perkara dugaan tindak pidana korupsi yang membawa nama BUMN di sektor perikanan dan kelautan tersebut.

Sejak 23 Agustus 2021 kemarin, Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung mulai melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi yang terkait dengan kasus tersebut.

Saksi-saksi yang diperiksa antara lain MT selaku Direktur Keuangan Perindo, diperiksa terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Kemudian, IA selaku Anggota Komite Risk Management Perindo, dia diperiksa terkait dengan pengelolaan keuangan perusahaan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini