Share

Bye, PNS Eselon IV Pemprov Jabar Dipangkas Januari 2022

Agung Bakti Sarasa, Jurnalis · Kamis 23 Desember 2021 11:18 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 23 320 2521392 bye-pns-eselon-iv-pemprov-jabar-dipangkas-januari-2022-ZVyD9wnDxj.jpg Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto: Okezone.com/Pemprov Jabar)

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan jabatan eselon IV Aparatur Sipil Negara (ASN) dipangkas Januari 2022. Kebijakan tersebut sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan.

Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, langkah reformasi di Pemprov Jabar bakal menjadi yang pertama di Indonesia. Diketahui, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) juga telah mengeluarkan SE Nomor 384, 390 dan 391 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi yang ditujukan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, Wali Kota dan Bupati serta seluruh instansi pusat dan daerah.

"Arahan Presiden kan juga eselon III dan IV di kementrian sudah mulai direorganisasi dan di Jabar awal Januari 2022 akan diberlakukan yang eselon IV ditiadakan. Mulai Januari eselon IV sudah tidak ada, kami provinsi yang pertama dan kami akan melakukan team of time (TOT) jadi bergerak per-program sesuai urgensi," tegas Ridwan Kamil.

Baca Juga: 1,6 Juta PNS Administrasi Tak Mungkin Dipensiunkan, Kemenkeu Bisa Pusing Bayar Pesangon

"Contohnya beres urusan PON, geser ke Covid, pindah ke urusan lain sesuai urgensi dan tujuan pembangunan saat itu tanpa melihat dia dulunya dari dinas mana," lanjut dia.

Menurut Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu, pola kerja semacam itu bakal jadi keniscayaan di masa depan seiring dengan berkembangnya teknologi.

"Itu masa depan manjemen pekerjaan, jadi keniscayaan karena ada pergeseran berorientasi hasil bukan oroentasi pada proses yang kadang terlalu kaku hierarkinya. Kalau hasil, tempat jadi tidak relevan bagi pekerja jabatan yang mungkin ngimput data yang gak mungkin ke lapangan interaksi itu tidak bisa dihindari," papar Kang Emil.

Baca Juga: Peringatan! PNS dan Keluarganya Dilarang Liburan Natal, Menpan RB: Mohon Kesadarannya

Kang Emil juga meyakinkan bahwa pemerintah tidak mungkin menerapkan aturan tanpa melakukan pertimbangan yang matang. Semua keputusan dikatakannya sudah berdasarkan kesepakatan dan kondisi langsung di lapangan.

"Pemerintah sudah memikirkan dengan baik dan memilah, pekerja yang bisa dikerjakan di rumah berorientasi hasil dan mana kerjaan yang masih membutuhkan orientasi lapangan," katanya.

Diketahui, Presiden Jokowi memerintahkan pergantian eselon III dan IV dengan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Wacana tersebut, kata Jokowi, masih akan melalui beberapa tahap. Prosesnya pun masih panjang, tetapi pemerintah akan mengutamakan pergantian di level eselon IV dulu.

"Tapi ini proses panjang, sekarang persiapan menuju ke sana, sehingga birokrasi kita lebih cepat, tugas birokrasi jadi lebih ringan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (2/12/2021).

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menerangkan, ASN yang bekerja di kantor nantinya hanya eselon 1 dan 2. ASN tersebut akan bertugas untuk memimpin dan mengorganisasi percepatan perizinan dan pelayanan publik.

Tjahjo mengatakan, setidaknya ada 1,6 juta ASN yang perlu ditata, salah satu upaya penataan ASN tenaga pelaksana tersebut adalah dengan mengalihkan pada tenaga pendidikan. Jumlah tenaga pelaksana yang besar tersebut tidak dapat langsung dipangkas oleh pemerintah dengan memberikan pesangon. Pasalnya, hal itu akan membutuhkan anggaran yang besar.

"Nanti Pak Sekjen Kementerian Keuangan akan pusing kalau seandainya 1,6 juta ASN itu harus dapat pesangon semuanya," kata Tjahjo. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini