Share

Kaleidoskop 2021: BLT Subsidi Gaji, UMKM hingga PKL Masuk Kantong!

Ahmad Hudayanto, Okezone · Rabu 29 Desember 2021 07:05 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 28 320 2523737 kaleidoskop-2021-blt-subsidi-gaji-umkm-hingga-pkl-masuk-kantong-pNZrQYV55A.jpg BLT Subsidi Gaji, UMKM hingga PKL (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah kembali mengutamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021.

PEN dialokasikan untuk membantu masyarakat Indonesia di masa pandemi berupa bantuan sosial (Bansos). Yang mana beberapa bansos melanjutkan dari tahun 2020, seperti BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan BLT UMKM.

Baca Juga: Jokowi Lanjutkan BLT Rp1 Juta untuk Pekerja di 2022?

Dalam pelaksanaan ada beberapa perubahan dalam penyaluran bansos di 2021. Seperti contohnya penyaluran BLT UMKM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sesuai Permenkop Nomor 2 tahun 2021 serta petunjuk pelaksanaan BPUM tahun 2021 Nomor 3 tahun 2021 perubahan atas Permenkop Nomor 6 Tahun 2020.

Hal serupa juga dialami BLT Subsidi Gaji yang mengalami perubahan dari Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 dan diganti menjadi Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 tentang penyaluran BSU.

Besaran dana yang diberikan juga berbeda di tahun lalu, dana bantuan yang diberikan BSU tahun lalu sebanyak Rp600 ribu per bulan selama empat bulan atau Rp2,4 juta.

Baca Juga: Pekerja Menanti BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta, Sabar!

Sedangkan pada tahun 2021 pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp500 ribu selama dua bulan yang dicairkan sekaligus.

Baca Juga: Hadirkan Acara Meet Eat Inspire, Hypernet Technologies Tawarkan Layanan untuk Produk Server dan Storage

Follow Berita Okezone di Google News

Sempat Tidak Masuk Dalam APBN 2021

Penyaluran BLT subsidi gaji hingga Desember tahun 2020 baru terealisasikan Rp29.416.358.400.000 atau 98,81%. Artinya, dana sisa yang dikembalikan ke kas negara sebesar Rp352.992.000.000.

Pada awal tahun 2021, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengupayakan pencairan BLT Subsidi Gaji bagi 270.489 pekerja yang belum dapat bantuan di tahun anggaran 2020.

Namun ada kabar bila BLT Subsidi Gaji tidak ada di APBN 2021. Ida Fauziyah pun mengakui bahwa dana bantuan subsidi upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi Gaji tahun ini tidak ada dalam APBN 2021.

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " Kata Ida di Medan pada 1 Februari 2021.

Hal tersebut lantas menuai tanggapan dari masyarakat. Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengimbau agar program Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji untuk pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta agar terus dilanjutkan di tahun 2021. Bahkan, nominal yang diberikan pun seharusnya ditambah tak seperti pada tahun lalu, yaitu hanya Rp2,4 juta.

Menanggapi hal itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang mengupayakan pencairan sisa BLT subsidi gaji tahun 2020. Ditargetkan, penyaluran dana BLT sebesar Rp2,4 juta tersebut akan dimulai pada Juni atau Juli 2021.

"Nanti setelah Lebaran atau Juni atau Juli. Yang penting intinya kita udah berusaha untuk memperjuangkan mereka yang belum dapat, harus klir dulu datanya," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Aswansyah kepada Okezone, Selasa 20 April 2021.

Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Aswansyah, mengatakan anggaran BLT subsidi gaji tahun 2020 tengah diaudit oleh BPK.

"Terakhir, saya tekankan sekali lagi, ini bukan merupakan program BSU 2021, namun hanya melanjutkan sisa BSU 2020 yang belum tersalurkan jika memang mendapat persetujuan Kemenkeu," tambahnya dalam keterangan tertulis, Jumat 23 April 2021.

Bansos Tahun 2021

Dalam anggaran tahun 2021, pemerintah menyiapkan dana PEN bagi UMKM mencapai Rp184,83 triliun. Yang dibagi untuk Subsidi bunga KUR dan Non KUR dengan target 17,8 juta pelaku UMKM.

BPUM atau BLT UMKM dengan total target 12,8 juta pelaku usaha mikro dan menggunakan anggaran sebesar Rp15,36 triliun.

Yang mana dana Rp1,2 juta tersebut dapat dicairkan melalui rekening akan dibuatkan oleh bank penyalur baik BNI, BRI, maupun Bank Syariah Mandiri dengan mendatangi kantor bank terdekat setelah mendapatkan SMS notifikasi dan membawa kartu identitas.

Pemerintah ternyata kembali menyalurkan BLT subsidi gaji atau BSU pada Agustus 2021 sebesar Rp500 ribu untuk 2 bulan dengan total yang disalurkan sebesar Rp1 juta. Penerima BSU tahun ini akan ditargetkan sebanyak 8 juta pekerja yang terdampak PPKM level 3 dan 4.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, penerima BLT subsidi gaji ialah pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.

Bank penyalur BLT subsidi gaji adalah bank milik negara yang terhimpun dalam Himbara, antara lain BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Khusus untuk penyaluran dana BSU kepada pekerja/buruh di wilayah provinsi Aceh, menggunakan Bank Syariah Indonesia (BSI).

"Bagi penerima bantuan yang belum memiliki rekening di bank-bank tersebut, Kemnaker akan membukakan rekening secara kolektif di bank Himbara dan BSI," ujar Ida Fauziyah di dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat 30 Juli 2021.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan tambahan bansos selama PPKM Level 4, yaitu BLT PKL Rp1,2 juta untuk pedagang kaki lima dan pemilik warung. Penyaluran BLT PKL akan dilakukan oleh TNI dan POLRI selaku KPA.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, penunjukkan TNI dan Polri langsung diminta Presiden Joko Widodo. Alasannya dua institusi ini bisa memahami kondisi masyarakat yang terdampak.

"Tugas TNI dan Polri bisa dipahami masyarakat karena memang kita minta warungnya harus tutup atau berpindah, makanya dikasih bantuan. Itu yang disampaikan Presiden buat UMKM yang disalurkan ke TNI Polri," kata Sri Mulyani dalam video virtual, Kamis 9 September 2021.

BLT PKL ini sebagai bantuan untuk PKL dan pemilik warung yang belum mendapatkan bansos BPUM. Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) juga berperan dalam penyaluran BLT PKL.

“KemenkopUKM akan melakukan harmonisasi data karena ada kemungkinan datanya akan tumpang tindih dengan penerima BPUM. Kami meminta bantuan para kepala dinas untuk melakukan verifikasi data agar tidak terduplikasi dengan penerima BPUM,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat 23 Juli 2021.

Sebagaimana diputuskan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Jokowi meminta secara khusus agar asosiasi menggunakan data PKL dalam menyalurkan BLT kepada 1 juta penerima.

"Asosiasi PKL berkepentingan untuk ikut terlibat dalam penyaluran bantuan Rp1,2 juta," kata Teten usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 September 2021.

Bansos Rampung dan Diperpanjang

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki mengungkapkan bahwa BLT UMKM telah disalurkan 12,8 juta usaha mikro atau rampung 100%.

"Dana alokasi yang disiapkan pemerintah untuk program tersebut sebesar Rp15,36 triliun," kata Fiki.

Adapun BLT PKL dan BLT Subsidi Gaji masih terus disalurkan pada bulan Desember 2021.

Untuk penyaluran BLT Subsidi Gaji dilakukan karena masih ada sisa anggaran. Penyaluran tersebut sebagai tindak lanjut dari perluasan cakupan penerima BSU.

"Perluasan BSU ini kami lakukan untuk mengefektifkan sisa anggaran BSU tahun 2021, sehingga sisa anggaran ini dapat mendorong tercapainya target BSU sebagai upaya mitigasi dampak pandemi pada sektor ekonomi," kata Menaker Ida, Selasa 7 Desember 2021.

Dengan adanya perluasan tersebut, Menaker Ida juga telah menerbitkan Permenaker Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Permenaker Nomor 14 Tahun 2020.

Hingga saat ini BSU sudah dicairkan kepada 7.800.240 pekerja/buruh dengan persentase 84,9% atau Rp7,48 triliun dari pagu Rp8,80 triliun. Dan penyalurannya ditargetkan rampung di akhir tahun 2021.

"Yang sudah disalurkan (BLT) 7.800.240 orang pekerja. Target 31 Desember 2021," kata Direktur Jenderal (Dirjen) PHI Kemenaker Indah Putri Anggoro kepada Okezone, Jakarta, Kamis (16/12/2021).

1
5

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini