JAKARTA - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terus dikebut. Meski masih dalam tahap pembangunan, proyek KCJB sudah berkontribusi pada penerimaan negara.
Presiden Direktur PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan, kontribusi KCJB untuk penerimaan negara sampai 31 Desember 2021 sudah mencapai Rp5,34 triliun. Detailnya, Rp3,73 triliun berupa Penerimaan Negara dari Pajak seperti setoran kewajiban pajak, dan sisanya berupa penerimaan Negara Bukan Pajak pembayaran penggantian PBB rumija Rp16,9 miliar.
Kemudian pembayaran sewa BMN untuk stasiun Halim sampai 50 tahun ke depan sebesar Rp1,16 triliun, pembayaran sewa rumija tol trase KCJB Rp436,8 miliar.
Baca Juga:Â 5 Fakta Mengejutkan Tukang Las Kereta Cepat RI dari China
Kontribusi lainnya dari KCJB hingga saat ini adalah adanya pertumbuhan ekonomi negara seperti yang tertuang dalam pre-assessment tahun 2018-2019 yang dilakukan oleh Sucofindo sebagai Assessor. Pertumbuhan ekonomi tersebut bersumber dari aktivitas local purchase yang mencapai 69,70% dari seluruh total belanja pengadaan yang dilakukan dalam proyek KCJB.
Proyek KCJB juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi warga terdampak lewat realisasi pengadaan lahan sebesar Rp15 triliun yang dibayarkan langsung pada warga dengan harga yang sesuai undang-undang terkait. Belum lagi, serapan tenaga lokal untuk proyek KCJB yang mencapai 13.477 orang.
Mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah, hal itu merupakan solusi yang diberikan negara berupa suntikan modal pada BUMN sponsor KCJB.
Baca Juga:Â Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Balik Modal Setelah 40 Tahun, Ini Faktanya
“Proyek KCJB, 75% dibiayai lewat pinjaman dari CDB, 25% dari ekuitas melalui PSBI 60% dan BUMN China 40%. Akibat adanya pandemi Covid-19, 4 BUMN sponsor Indonesia sampai dengan bulan April 2021 belum bisa melakukan setoran modal secara penuh sehingga pemerintah memutuskan untuk menyuntikan PMN kepada PT KAI yang kini menggantikan WIKA sebagai leading sponsor. Pada 31 Desember 2021, PT KAI telah melakukan setoran modal kepada KCIC lewat PT PSBI selaku konsorsium BUMN Indonesia untuk proyek KCJB,” ujar Dwiyana, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V DPR RI, Kamis (10/2/2022).Â
Adapun suntikan PMN kepada PT KAI tersebut saat ini digunakan untuk berbagai kebutuhan yang bersifat urgent dalam upaya percepatan pelaksanaan proyek seperti pembayaran sewa BMN Rumija Tol dan penggantian PBB Jasa Marga, biaya penyambungan UJL PLN, investasi untuk implementasi GSM-R, pembayaran progres pekerjaan kepada kontraktor dan konsultasi supervisi, asuransi, pajak, dan material offshore penting.