Share

Terungkap! Latar Belakang Menaker Terbitkan Aturan JHT Baru, Untungkan Buruh?

Antara, Jurnalis · Kamis 17 Februari 2022 11:24 WIB
https: img.okezone.com content 2022 02 17 320 2548647 terungkap-latar-belakang-menaker-terbitkan-aturan-jht-baru-untungkan-buruh-3knwv7acGx.jpg Menaker jelaskan latar belakang aturan baru JHT. (Foto: Antara)

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan, terkait latar belakang penerbitan aturan baru Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Aturan tersebut tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022.

Kemudian, Menaker menjelaskan di depan para buruh saat menggelar pertemuan, Rabu (16/2/2022).

Menaker mengatakan, ketika Permenaker 19 tahun 2015 itu diberlakukan, Indonesia belum memiliki alternatif skema jaminan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan terutama yang terkena PHK.

"Jadi ada kekosongan regulasi yang mengatur orang kehilangan pekerjaan. Nah, saat ini setelah kita memiliki program JKP, kita mengembalikan hakikat JHT sebagai jaminan sosial hari tua," kata Ida dalam keterangan resminya.

 BACA JUGA:Menghitung Simulasi JHT: Punya Gaji Rp4 Juta Kena PHK di Usia 30 Tahun Bisa Dapat Rp66 Juta

Kemudian, untuk program JKP ini sudah berjalan dengan dibayarkannya modal awal dan iuran peserta dari pemerintah sebesar Rp6 triliun dan Rp823 miliar.

Lalu, Kemnaker pun sudah menyiapkan akses informasi pasar kerja lewat Pasker.ID.

Tak lupa, Kemnaker pun menyiapkan lembaga-lembaga pelatihan untuk melaksanakan re-skilling maupun up-skilling.

Permenaker nomor 2 tahun 2022 diberlakukan secara resmi pada 4 Mei 2022 mendatang.

Ida menyebut aturan baru ini menjadi momentum untuk memberikan perlindungan paripurna bagi pekerja/buruh di masa pensiun.

 BACA JUGA:Buruh Duga Dana JHT Rp350 Triliun Dipakai Danai Proyek Pemerintah

Sedangkan, untuk resiko PHK saat ini sudah terdapat program JKP.

Selain itu, pada masa transisi ini pemerintah akan fokus untuk menggencarkan sosialisasi setidaknya pada tiga aspek. Pertama, ketiga manfaat JKP yakni uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja. Kedua, maksud dan tujuan Permenaker 2/2022 untuk melindungi resiko masa tua/pensiun pekerja/buruh.

Ketiga, pemerintah juga memberikan imbauan kepada perusahaan untuk menghindari PHK.

Jika pun PHK harus dilakukan, maka hak-hak pekerja/buruh harus ditunaikan baik itu pesangon, uang penghargaan sesuai masa kerja, maupun uang penggantian hak.

"Jika tidak, sanksi tegas menunggu," tegasnya,

Kendati demikian, Menaker menegaskan pihaknya akan mendengar segala masukan-masukan dari serikat buru.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita menegaskan, pihaknya memilih berkomunikasi dan berinteraksi langsung dengan Menaker.

"Dalam pertemuan tadi, setiap federasi bebas mengeluarkan pendapat dan dijawab satu persatu. Termasuk kami kritik Permenaker nomor 2 tahun 2022 dengan usulan draft Permenaker yang dianggap KSBSI ada beberapa pasal tak sesuai dengan Permenaker sebelumnya," jelasnya.

Elly menilai kritikan kepada Menaker​​​ melalui dialog merupakan strategi lebih elegan.

Pihaknya juga tak menyalahkan teman-teman serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan aksi demonstrasi.

"Paling tidak ini merupakan strategi kalau kita ingin melakukan pertemuan tatap muka, ini langkah paling pas," bebernya.

Senada dengan Elly, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia/federasi yang tergabung dalam KSPI) Mirah Sumirat memberikan apresiasi atas sikap Menaker yang menerima KSPI d buruh.

"Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih di waktu yang begitu padat Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauziyah menyempatkan untuk bisa bertemu dengan seluruh elemen serikat pekerja," jelasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini