JAKARTA - BLT dampak kenaikan harga baham bakar minyak (BLT BBM) untuk tukang ojek, sopir angkot hingga nelayan sudah ditunggu-tunggu. Untuk itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Wahyu Wahyudin meminta pemerintah segera menyalurkan BLT tersebut.
"Pemda Kepri sudah membahas rencana penyaluran BLT BBM dari 2% dana transfer pemerintah pusat. Kalau bisa segera disalurkan bulan ini," kata Wahyi, dikutip dari Antara, Senin (19/9/2022).
Dia mengatakan, BLT tersebut sangat dibutuhkan masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, namun tidak terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI.
Baca Juga: 30 Ribu UMKM Diusulkan Dapat BLT
Menurutnya, bantuan itu dapat meningkatkan daya beli masyarakat, apalagi Kepri termasuk 10 besar provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 6%.
"BLT BBM ini dapat menekan inflasi di tengah kenaikan harga BBM dan krisis global yang terjadi," ujar dia.
Selain BLT, Wahyudin juga mendorong pemerintah provinsi mempercepat realisasi pembentukan kawasan pertanian terpadu untuk ditanami komoditas rentan inflasi seperti tanaman cabai.
Upaya itu juga akan membantu menurunkan angka kemiskinan, karena secara tak langsung dapat memberdayakan warga kurang mampu sebagai pekerja.
Baca Juga: Warga Jaksel Dapat BLT BBM Rp600.000
"Awalnya kawasan pertanian terpadu ini bakal direalisasikan tahun depan, namun tak ada salahnya kalau dipercepat," ucapnya.
Sementara, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan pihaknya telah menyiapkan anggaran bantalan sosial dari dua persen dana transfer pemerintah pusat, atau sekitar Rp30 miliar.
Anggaran itu akan diberikan dalam bentuk BLT BBM kepada tukang ojek daring, sopir angkot, dan nelayan. Dengan catatan, belum terdata dalam DTKS Kemensos RI.