Realisasi Anggaran Cuma PEN Rp240,8 Triliun, Sri Mulyani: Penanganan Covid-19 Makin Terkendali
JAKARTA - Realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai 52,9% dari pagu sebesar Rp455,62 triliun yakni Rp240,8 triliun per 14 Oktober 2022.
“Dengan penanganan Covid-19 makin terkendali maka terlihat sekali anggaran kesehatan realisasinya hanya 33%. Itu rendah tapi bagus,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (21/10/2022).
Adapun realisasi tersebut meliputi penanganan kesehatan sebesar Rp40,6 triliun atau 33,1% dari pagu Rp122,54 triliun yang digunakan untuk pembayaran klaim pasien Rp25,1 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp2,7 triliun.
Baca Juga: Realisasi Anggaran PEN Rp80,7 Triliun, untuk Apa Saja?
Kemudian pengadaan vaksinasi Rp1,7 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp1,6 triliun serta dukungan APBD termasuk Dana Desa untuk penanganan COVID-19 melalui Rp8,3 triliun.
Realisasi PEN turut meliputi perlindungan masyarakat Rp109,3 triliun atau 70,7 dari pagu Rp154,76 triliun yaitu untuk PKH Rp21,4 triliun kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako Rp32,9 triliun bagi 18,8 juta KPM.
Baca Juga: Menko Airlangga Pastikan Tak Ada Dana PEN untuk Bangun Ibu Kota Nusantara
Selanjutnya BLT minyak goreng Rp7 triliun bagi 23,9 juta penerima, BLT BBM Rp6,4 triliun bagi 20,65 juta KPM, Kartu Prakerja Rp12,8 triliun bagi 3,6 juta peserta dan BLT Desa Rp21,2 triliun bagi 7,5 juta KPM.
Kemudian subsidi upah Rp5,1 triliun untuk 8,4 juta pekerja, BT-PKLWN Rp1,3 triliun yang disalurkan oleh Polri kepada 683 ribu penerima dan TNI kepada 1,4 juta penerima serta dukungan APBD unit Perlinmas Rp1,2 triliun.
“Ini bagus karena masyarakat langsung bisa merasakan manfaatnya,” ujar Sri Mulyani.
Terakhir, realisasi PEN juga meliputi penguatan pemulihan ekonomi yang sebesar Rp90,9 triliun atau 51 persen dari pagu Rp178,32 triliun yakni meliputi program padat karya Rp15 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp5,5 triliun serta ketahanan pangan Rp14 triliun.
Berikutnya untuk kawasan industri Rp0,9 triliun, dukungan UMKM (subsidi KUR dan IJP) Rp20,8 triliun, insentif perpajakan Rp13,3 triliun serta infrastruktur dan konektivitas Rp11,5 triliun.
“Kita berharap Oktober, November dan Desember ini belanja bisa diakselerasi sehingga dapat dirasakan dampak positifnya terhadap perekonomian kita,” tegasnya.
(Feby Novalius)
