JAKARTA - Rencana penghapusan tenaga honorer ramai mendapat perhatian banyak masyarakat.
Salah satunya dari Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Aspeksi) Bima Arya yang mengaku kontra dengan rencana tersebut.
Ketua dewan pengurus Aspeksi yang sekaligus wali kota bogor menilai telah menemukan titik terang tentang polemik ini pasca mengikuti Rapat Koordinasi Kebijakan Penataan Tenaga Non-ASN pada 18 Januari 2023.
“Kami membaca ada titik terang untuk penataan tenaga non-ASN,” ujarnya dikutip Jumat (3/2/2023).
"Kami menetapkan bahwa proses ini harus diakselerasi, jadi kita optimistis," tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pihaknya akan menyusun beberapa opsi sesuai pembahasan pada rapat tersebut.