Sikap Jokowi Usai Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp18 Triliun
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi biaya kereta cepat Jakarta-Bandung yang bengkak. Menurut Presiden, pemerintah perlu tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi umum.
Tujuannya suapaya mengurangi emisi yang dihasilkan dari kendaraan pribadi.
"Kita harus pro terhadap transportasi massal, bukan kendaraan pribadi, tapi harus pro terhadap transportasi masal, sehingga yang namanya MRT, LRT, Kereta Api, KCIC itu menjadi sebuah keharusan bagi kota besar," ujar Presiden Jokowi.
Baca Juga: Biaya Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bengkak Rp18 Triliun, Ini Kata Jokowi
Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menjelaskan bahwa keberpihakan pemerintah dalam membangun moda transportasi diharapkan dapat menciptakan moda transportasi yang terintegrasi sehingga akses masyarakat menggunakan transportasi umum.
"Agar moda transportasi terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota, sehingga orang tidak cenderung kepada kendaraan pribadi," sambung Presiden Jokowi.
Baca Juga: Kemenhub Minta Data Perpanjangan Masa Konsesi Kereta Cepat 80 Tahun, Ini Jawaban KCIC
Pada kesempatan sebelumnya, Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Rahadian Ratry juga mengatakan, salah satu yang menjadi penyebab membengkaknya biaya pembangunan KCIC adalah cost overrun terkait frekuensi GSMR.
Dia menjelaskan bahwa awalnya dalam feasibility study atau studi kelayakan projek KCJB memang diasumsikan frekuensi GSMR disediakan secara gratis oleh pemerintah, seperti yang berjalan di China.
