JAKARTA - Pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp476 triliun pada 2023. Anggaran perlinsos ini dicairkan dalam bentuk bansos hingga BLT untuk masyarakat. Dengan bansos ini diharapkan konsumsi masyarakat bisa meningkat.
"Ini tujuannya adalah untuk melindungi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang termasuk di dalam Program Keluarga Harapan (PKH), dimana anggaran yang kita sediakan Rp28,7 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Press Statement Gaji ke-13 dan THR, Rabu (29/3/2023).
Anggaran perlinsos ini terdiri dari bantuan sosial melalui kartu sembako untuk 18,8 juta KPM atau anggaran yang disediakan oleh APBN adalah sebesar Rp45,1 triliun.
Di sisi lain pemerintah juga membantu keluarga miskin dan rentan, UMKM, Petani dan seluruh masyarakat secara umum melalui subsidi energi dan subsidi nonenergi seperti pupuk, kredit usaha rakyat (KUR) dan juga sektor-sektor transportasi.
"Besaran anggaran pendapatan belanja atau APBN di dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi-subsidi tersebut, baik itu subsidi BBM, listrik, subsidi pupuk, KUR dan berbagai subsidi untuk tarif angkutan mencapai Rp290,6 triliun," katanya.
Pemerintah juga membantu keluarga tidak mampu 96,8 juta untuk dapat memperoleh akses kesehatan melalui Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) biaya yang dikeluarkan adalah Rp46,5 triliun.
Bagi keluarga yang tidak mampu, maka putra putrinya mendapatkan bantuan untuk pendidikan dalam bentuk program Indonesia Pintar.
"20,1 juta siswa dari keluarga tidak mampu mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar yang anggarannya disediakan Rp9,7 triliun," katanya.