RI Gandeng AS Tingkatkan Keamanan Kapal dan Pelabuhan
JAKARTA - Indonesia meningkatkan kapabilitas dan kesiapsiagaan untuk menghadapi tantangan ancaman terkait kode keamanan internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility Security/ISPS Code).
Dalam menjaga keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan serta memastikan kelancaran operasional, ISPS Code adalah langkah yang sangat strategis untuk diterapkan.
Sejak pemberlakuan ISPS Code pada 1 Juli 2004, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selaku Designated Authority telah secara terus menerus melakukan upaya untuk memastikan penerapan aturan keamanan internasional secara optimal terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan.
“ISPS Code memberikan landasan yang kuat dalam mengatur dan melaksanakan tindakan keamanan yang efektif. Hal ini tidak hanya berdampak positif pada fasilitas pelabuhan di Indonesia tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan seluruh infrastruktur maritim di mata dunia” kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Jon Kenedi dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (12/6/2024).
Untuk itu, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Laut bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia melaksanakan Maritime Security Exercise and Workshop di Surabaya, 11-13 Juni 2024.
Kegiatan ini turut diikuti oleh 62 peserta yang berasal dari berbagai instansi di antaranya 4 Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama, Auditor ISPS Code, Disnav Surabaya, Pangkalan PLP Tanjung Perak, Polri, Satuan Siber TNI, Kemenhan, Lantamal V Surabaya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), Bea & Cukai Jatim, PT Pelindo I-IV, perusahaan pelayaran, pihak fasilitas Pelabuhan, dan Recognized Security Organization (RSO).
Maritim Security Exercise & Workshop merupakan workshop dan simulasi respon atas ancaman keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.
“Kerja sama dalam bentuk exercise & workshop dengan Kedubes Amerika ini menjadi wujud nyata dari komitmen Direktorat KPLP dalam memperkuat sinergi antar lembaga dan antar negara serta meningkatkan kapabilitas dan kesiapsiagaan kami dari tantangan dan ancaman terkait ISPS Code,” katanya.
Tantangan keamanan maritim semakin kompleks dan membutuhkan tindakan yang tegas serta sinergi dari semua pihak terkait. Dia pun berharap dengan diselenggarakannya workshop yang melibatkan para praktisi dari jajaran pemerintahan AS, para peserta akan memperoleh pemahaman mendalam tentang praktik terbaik dan strategi inovatif dalam mengelola keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.
“Workshop ini juga menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, informasi dan teknologi terkini guna meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan keamanan dalam sektor maritim,” tambahnya.
