Pemerintah Bisa Raup Rp6,3 Triliun dari Kendaraan Wajib Asuransi di 2025, Ini Hitungannya
"Saat ini saja jumlah kendaraan roda 2 sudah sekitar 127 juta, kalau dikali Rp50 ribu, itu sekitar Rp6,3 triliun. Ini baru roda dua saja," sambungnya.
Lebih lanjut, Irvan menjelaskan asuransi TPL tidak menanggung pemilik kendaraan, melainkan pihak ketiga yang menjadi korban atas kelalaian pengendara, semisal tertabrak.
"TPL ini nanti untuk menanggung risiko yang tertabrak atau pihak ketiga, misalnya tabrak warung, kendaraan, tabrak bus, dan sebagainya, jadi bukan kendaraan sendiri," lanjutnya.
Irvan menjelaskan, selama ini asuransi TPL memang sudah ada, namun hanya bersifat sukarela. Biasanya pengguna asuransi ini adalah pemilik mobil mewah, sebab para owner mobil mewah rentan menghadapi gugatan atas kelalaian yang dilakukan di jalan.
Sehingga asuransi TPL akan bekerja untuk menghadapi potensi gugatan-gugatan tersebut melalui ganti rugi yang dibayarkan oleh penyedia asuransi. Sebab selama ini, beban ganti rugi masyarakat tergolong cukup besar jika terjadi atas kelalaian berkendara.
"Kalau misalnya itu mobil mewah yang menabrak orang, atau rumah orang tentu gugatan pihak ketiga itu besar, itulah sebabnya mobil mewah itu biasanya mengambil TPL besar karena dia khawatir menghadapi gugatan pihak ketiga yang menganggap pengendara ini mobil mewah," tutup Irvan.
Sebelumnya pemerintah berencana untuk mewajibkan kendaraan bermotor untuk menggunakan asuransi third party liability (TPL) sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Targetnya pengenaan asuransi terhadap kendaraan tersebut akan mulai berlaku efektif pada tahun 2025 mendatang. Hal itu diharapkan mampu melindungi korban yang menjadi kelalaian pengendara seperti kecelakaan.
(Taufik Fajar)
