Fakta Buruh Tolak Wajib Asuransi Kendaraan di 2025
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kewajiban asuransi motor dan mobil masih menanti terbitnya Peraturan Pemerintah. OJK mewajibkan seluruh motor dan mobil di Indonesia untuk ikut asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025.
Hal itu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono pun menolak wacana pengenaan asuransi wajib terhadap seluruh jenis kendaraan bermotor.
Berikut Fakta-fakta terkait penolakan Asuransi Kendaraan di 2025 dirangkum Okezone, Senin (22/7/2024):
1. Membebani para buruh
KSPI menilai kewajiban asuransi ini hanya akan membebani para buruh.
"Alasan substansial, ini akan membebani para buruh, dan kedua ini akan mencerminkan negara yang tidak pernah berpihak kepada kaum buruh, kan UU P2SK ini bagian dari Omnibus Law," ujar Kahar dalam diskusi Polemik Trijaya secara virtual.
