Dirut BRI Buka Suara soal Usulan Jokowi Perpanjang Restrukturisasi Kredit Terdampak Covid-19
JAKARTA - Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau (BBRI) atau BRI Sunarso angkat bicara soal rencana pemerintah perpanjang kebijakan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19 hingga 2025. Alasannya, untuk mengurangi beban perbankan mencadangkan kerugian akibat kredit usaha rakyat (KUR).
"Tapi seandainya tidak diperpanjang pun, BRI lebih prepare menyiapkan cadangannya apabila terjadi pemburukan kualitas kredit, terutama di segmen UMKM. Saya kira itu yang paling penting," kata Sunarso dalam press conference kinerja keuangan Triwulan II 2024 di Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Adapun jika memang rencana ini dituangkan dalam bentuk peraturan, maka BRI akan mematuhi. Tetapi seandainya tidak ada aturan, maka BRI akan fokus bagaimana mengatasi kredit bermasalah itu melalui dua hal yakni pencadangan dan restrukturisasi kredit secara komersial.
BRI sebagai salah satu bank yang fokus pada pembiayaan UMKM telah menjalankan strategi untuk mengatasi lonjakan kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) karena berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit terdampak Covid-19.
Sunarso mengatakan, jauh sebelum kebijakan restrukturisasi kredit berakhir, BRI sudah menyiapkan diri seandainya kebijakan tersebut tidak diperpanjang.
"Jauh sebelum itu, BRI sudah sangat menyiapkan diri seandainya nanti itu tidak diperpanjang. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kita menyiapkan segala macam bantalan yang kita sebut cadangan, terutama mengalokasikan biaya untuk penyadangan, itu sudah kita lakukan dengan baik," ungkap Sunarso
Strategi yang ditempuh oleh BRI dengan melakukan pencadangan dan restrukturisasi kredit-kredit yang bermasalah.
Hingga periode semester I 2024, BRI mencatat NPL secara bank only naik 10 basis poin (bps) secara tahunan menjadi 3,21 persen. Secara rinci, segmen kecil dan mikro menjadi yang paling tinggi kenaikannya masing-masing 76 bps dan 72 bps menjadi 5,05 persen dan 2,95 persen.
Sementara itu, BRI terbantu dengan membaiknya kualitas kredit untuk segmen korporasi. Sebab, ada perbaikan NPL korporasi yang cukup signifikan dari 4,83 persen menjadi sekitar 3,07 persen.
"Bahwa sekarang itu sudah jalan, dan ternyata memang kenyataannya di pasar, di lapangan terkait dengan mikro, sebenarnya masih banyak tantangan terutama masih tingginya NPL. Dan kemudian sekarang ada rencana bahwa pemerintah akan memperpanjang masa relaksasi itu," kata Sunarso.
