Daftar 8 Paket Ekonomi yang Cair di Era Prabowo
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah program dan insentif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.
Salah satu program andalan Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di bidang ekonomi, samabungnya, adalah kredit untuk industri padat karya.
1. Kredit padat karya
Dalam program tersebut, pemerintah menyiapkan kredit sekitar Rp20 triliun. "Antisipasi daya saing industri padat karya, pemerintah siapkan kredit Rp20 triliun," ujar Airlangga kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).
Airlangga mengatakan, jenis industri yang bisa mengajukan kredit padat karya antara lain tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, makanan dan minuman, hingga mainan anak. Syaratnya, sambungnya, yakni memiliki jumlah pekerja minimal 50 orang.
2. Kredit KUR
Pemerintah juga sudah menyiapkan paket ekonomi terkait industri padat karya yakni kredit KUR Rp500 juta hingga Rp10 miliar. Hal tersebut merupakan jenis kredit investasi dengan durasi maksimal 8 tahun. Paket ekonomi dari pemerintah tersebut juga bisa dikombinasikan dengan kredit Modal Kerja yang memiliki plafon hingga Rp20 triliun.
3. Insentif pajak
Selain itu, sambunnya, pemerintah juga sudah menyiapkan insentif yang berlaku pada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan bergaji Rp4,8 juta hingga Rp10 juta per bulan. Bahkan, pemerintah juga memberikan tambahan biaya jaminan kecelakaan kerja berupa bantuan iuran sebesar 50% selama enam bulan premi korporasi.
4. Insentif padat karya
Insentif untuk sektor industri padat karya ini menjadi salah satu kebijakan andalan Pemerintahan Prabowo-Gibran yang sudah berjalan selama dua bulan ini. Airlangga mengatakan, masih banyak kebijakan dan program baru yang digulirkan menyempurnakan program-program pemerintahan sebelumnya yang pro rakyat.
5. Hapus kredit macet
Di sektor UMKM, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penghapusan tagih utang. Airlangga mengatakan, realisasi pendataan per hari ini tentang penghapusan tagih utang mencapai 67 ribu UMKM dengan nilai Rp2,4 triliun. Ia menyebut ada potensi hapus tagih utang lebih dari sejuta UMKM dengan nilai utang sekitar Rp15 triliun.
”Ada beberapa hal yang perlu regulasi dari OJK dan juga kita melihat bagaimana Kementerian UMKM dan perbankan bisa sejalan dengan PP yang diterbitkan, ada mekanisme yang perlu dirapikan,” tutur Menko Perekonomian.
6. Penurunan tiket pesawat
Airlangga menyebut, pemerintah juga berhasil menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% menjelang akhir 2024. Selain itu, jelang pergantian tahun, ada pesta diskon berupa Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) hingga 12 Desember kemarin. Bahkan, ada juga belanja di Indonesia yang mendorong ritel buka hingga tengah malam untuk memberikan diskon antara 50 hingga 70%.
Airlangga menargetkan kebijakan di sektor perdagangan ini diharapkan mencatatkan penjualan hingga Rp15 triliun.
"Ada juga Epic Sale, singkatan every purchase is cheap di semua ritel minimarket, total 80 ribu outlet. (Diskon) Ada banyak produk dan berjalan sampai dengan tanggal 29 Desember dengan target Rp15 triliun dalam sepuluh hari,” ujarnya.
7. Jaminan kehilangan pekerjaan
Selain itu, pemerintah juga menaikkan bantuan biaya pendidikan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan dari Rp1 juta menjadi Rp2,4 juta selama enam bulan.
Kebijakan ini menjadi bagian dari paket ekonomi yang dibarengi kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Airlangga menegaskan, meski ada kenaikan PPN sebesar 1%, pemerintah tetap menyiapkan bantuan fiskal untuk mencegah perlambatan ekonomi, khususnya untuk menyasar kebutuhan rumah tangga.
8. Bansos
Ada bantuan beras yang akan menyasar sebanyak 16 juta rumah tangga dengan masing-masing 10 kilogram beras selama dua bulan. Airlangga juga memastikan pemerintah menanggung kenaikan PPN untuk bahan kebutuhan pokok seperti tepung terigu, gula industri, dan minyak kelapa sawit merek MinyaKita.
”Kedua, diskon listrik 50% di bawah 2.200 volt ampere (VA) untuk 81,4 juta pelanggan untuk dua bulan. Ini diharapkan jadi pengungkit juga,” tegas Menko Perekonomian.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
