Kaleidoskop 2024: Proyek IKN yang Tak Jadi Prioritas
"Di dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya maupun jalan tol sehingga itu perlu ditambahkan anggaran," ujar Isa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Jakarta. Peningkatan anggaran ini terutama ditujukan untuk meningkatkan keselamatan jalan tol dan bangunan di IKN, memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memenuhi standar kualitas yang tinggi.
Selain fokus pada infrastruktur, anggaran tambahan juga dialokasikan untuk perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan di sekitar IKN. Pemerintah mempercepat pembangunan fasilitas sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah, serta pasar dan puskesmas, guna mengantisipasi kedatangan ASN pada tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa realisasi anggaran untuk pembangunan IKN mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024, yang merupakan 26,4 persen dari total pagu anggaran Rp42,5 triliun untuk tahun tersebut. Realisasi ini terbagi dalam dua klaster utama: infrastruktur sebesar Rp9,0 triliun dan non-infrastruktur sebesar Rp2,2 triliun. Anggaran infrastruktur digunakan untuk pembangunan gedung pemerintah, jalan tol, jembatan, dan Bandara VVIP di IKN.
"Proyek ini membutuhkan investasi besar, dengan rata-rata investasi per proyek berkisar antara Rp1,5 hingga Rp2 triliun, tergantung jenisnya," ujar Isa. Sementara itu, klaster non-infrastruktur dialokasikan untuk perencanaan, koordinasi, promosi, sosialisasi, serta dukungan pengamanan POLRI dan operasional OIKN. Hal ini memastikan bahwa semua aspek pembangunan IKN berjalan harmonis dan terintegrasi.
Untuk mendukung percepatan realisasi investasi, Presiden RI ke-7 Jokowi telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi di IKN. Selain itu, pemerintah juga mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 yang mempermudah perizinan dan memberikan fasilitas bagi pelaku usaha di IKN. "Satgas ini tidak lain untuk mempercepat realisasi investasi dari LOI yang sebelumnya sudah masuk," jelas Endra S. Atmawidjaja, Juru Bicara Kementerian PUPR.
Dengan alokasi anggaran yang terus bertambah dan dukungan dari investor lokal serta asing, pemerintah optimis dapat mencapai target investasi Rp100 triliun untuk IKN pada akhir 2024.
"Jadi investor tidak perlu ragu komitmen pemerintah berikutnya," kata Endra S. Atmawidjaja.
Pemerintah berharap bahwa peningkatan anggaran ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, mendukung visi Indonesia sebagai negara yang modern dan berkelanjutan di masa depan.
IKN di Era Prabowo Bukan Prioritas
Kini pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak lagi menjadi prioritas utama di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, pembangunan IKN Nusantara terus berlanjut.
Meski proyek besar ini masih dilanjutkan, pemerintah kini lebih berfokus pada program-program yang dinilai lebih mendesak, seperti swasembada pangan. Hal ini diharapkan untuk memperkuat ketahanan dalam negeri di tengah ketidakpastian global.
"Prioritasnya kan sekarang swasembada pangan. IKN tetap. Tapi kan sudah diputuskan (target swasembada pangan). Apapun yang sudah diputuskan, ya sudah," kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Menurut Dody, meskipun pembangunan IKN tetap berjalan tetapi kecepatan proyek ini dikurangi agar anggaran dan energi dapat lebih diarahkan ke program-program yang mendukung swasembada pangan.
Anggaran IKN Dikurangi
Adanya pengurangan anggaran dari Rp41,95 triliun menjadi Rp9,11 triliun, kini pembangunan diprioritaskan hanya pada fasilitas-fasilitas tertentu. Dijelaskan bahwa alokasi dana yang lebih kecil mengharuskan pemerintah untuk lebih selektif dalam pembangunan. Pembangunan akhirnya difokuskan pada gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
Ini mencerminkan strategi pemerintah untuk lebih menekankan pembangunan kantor pemerintahan utama, sembari menunda proyek-proyek lain di kawasan IKN hingga kondisi keuangan dan anggaran lebih memungkinkan.
"Yang diutamakan di IKN terlebih dahulu adalah legislatif, yudikatif, tapi mungkin kecepatannya (berkurang), kita kan dana (anggaran) serba terbatas, semua diatur dan disesuaikan dengan anggaran di kantong," tambah Dody.
Prabowo Tunjuk Basuki Hadimuljono Jadi Kepala OIKN
Basuki Hadimuljono dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Dia mengungkapkan bahwa prioritas utama Presiden Prabowo Subianto adalah menyediakan fasilitas kantor untuk lembaga pemerintah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam empat tahun ke depan.
