Kaleidoskop 2024: Proyek IKN yang Tak Jadi Prioritas
Rencana ini mencakup pembangunan kompleks perkantoran untuk lembaga legislatif dan yudikatif, serta penyediaan hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti rumah tapak jabatan menteri dan rumah susun.
Basuki memimpin pembangunan ekosistem Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang terdiri dari tiga pilar utama: yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Semua fasilitas kantor dan hunian diharapkan siap sebelum tahun 2028 untuk memastikan transisi pemerintahan dari Jakarta ke IKN berjalan lancar. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan proyek tepat waktu sesuai anggaran yang telah ditetapkan.
Prabowo Baru Mau ke IKN 2028
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, sebelumnya menyatakan bahwa Presiden Prabowo berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028 atau paling lambat 17 Agustus 2029. Fokus pembangunan saat ini adalah melengkapi gedung lembaga legislatif dan yudikatif.
"Targetnya Pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029," kata Dody.
Kepala OIKN Basuki juga menegaskan bahwa perintah Presiden Prabowo sebelum penunjukan dirinya adalah untuk memastikan IKN siap ditempati pada tahun 2028.
"Saya kira itu Menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau. Waktu beliau meramah saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 bisa ke sana," ujar Basuki.
Pembangunan IKN difokuskan pada penyelesaian ekosistem pemerintahan yang mencakup yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Basuki menyampaikan bahwa proses persiapan dimulai dengan membangun fasilitas untuk yudikatif dan legislatif, sebelum beralih ke eksekutif.
"Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK, legislatif DPR, MPR, DPD," pungkas Basuki. Dengan progres yang terus berjalan, pemerintah optimis bahwa IKN akan siap mendukung efisiensi pemerintahan modern pada tahun 2028
PNS Berkantor di IKN, Disiapkan Hunian
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan bahwa 12 tower rumah susun (rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan siap dihuni mulai 17 Agustus 2024. Proyek ini merupakan langkah awal dalam memfasilitasi perpindahan ASN ke IKN secara bertahap.
PUPR menargetkan pembangunan total 47 tower rusun di IKN pada akhir tahun 2024, dengan masing-masing tower terdiri dari 12 lantai dan 5 unit apartemen per lantai, menghasilkan 2.820 unit hunian yang dapat menampung sekitar 5.580 ASN. Setiap unit apartemen dilengkapi fasilitas dasar seperti TV, AC, mesin cuci, kulkas, dan sofa untuk kenyamanan penghuni.
Selain hunian, setiap tower juga akan menyediakan fasilitas umum di lantai dasar, termasuk klinik, apotek, ruang olahraga, dan ruang PAUD. Sistem filtrasi air memastikan ketersediaan air minum langsung dari keran. "Kami sangat bangga Presiden dapat mampir ke tempat kami untuk sejenak menikmati kopi," ujar Komisaris BNI Yusuf Permana saat kunjungan Presiden ke-7 Jokowi ke IKN.
Proyek rusun ini mencakup 31 rusun untuk ASN, 7 rusun untuk personel POLRI dan BIN, serta 9 rusun untuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Setiap apartemen memiliki luas 98 m², mendukung berbagai elemen keamanan dan administrasi negara.
Mantan Presiden RI Joko Widodo menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur sebelum pemindahan ASN ke IKN. "Kami tidak ingin memaksa," ujar Jokowi saat meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di IKN.
Kementerian PUPR bekerja sama dengan mitra untuk menyediakan jaringan ritel, sarana pengiriman barang, dan perbankan, serta menerapkan konsep rumah pintar untuk efisiensi dan kenyamanan ASN.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) merancang pemindahan ASN secara bertahap dengan dua skenario: berbagi hunian untuk 3.200 ASN pada tahap pertama dan pemindahan tanpa berbagi untuk 1.700 ASN. Insentif bagi ASN yang pindah juga sedang dibahas untuk menarik minat mereka.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan fokus pembangunan pada penyelesaian pusat pemerintahan.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN untuk pemindahan ASN pada awal 2025 dan rencana pemindahan ibu kota pada 2028. "Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN dengan alokasi anggaran yang memadai," ujar Diana.
(Dani Jumadil Akhir)
