Dialihkan ke Danantara, 5 Tahun BUMN di Tangan Erick Thohir Dinilai Berhasil
JAKARTA - Pemerintah akan mengalihkan pengelolaan aset perusahaan pelat merah dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Proses pelimpahan tersebut dilakukan secara bertahap.
1. Otoritas Bagian dari Transformasi BUMN
Associate Director BUMN Research UI Toto Pranoto mengatakan, kebijakan otoritas merupakan bagian dari transformasi BUMN untuk menjadi perusahaan bertaraf global, layaknya Temasek Holdings Limited, badan usaha milik pemerintah Singapura.
Sekalipun upaya tersebut butuh konsistensi dan kerja keras, Toto tak menafikan bahwa perbaikan kinerja perseroan negara sudah dimulai lima tahun belakang atau di masa periode pertama Erick Thohir sebagai Menteri BUMN.
“Jadi menurut saya apa yang sudah dikerjakan Kementerian BUMN dibawah Pak Erick Thohir ya dalam 5 tahun terakhir saya kira sudah cukup dan memberikan banyak dampak kemajuan ya,” ujar Toto kepada MNC Portal, Jumat (7/2/2025).
2. Erick Thohir Memasifkan Program Transformasi BUMN
Lima tahun terakhir Erick Thohir memasifkan program transformasi BUMN. Dua diantaranya adalah restrukturisasi dan holdingisasi perusahaan. Toto mengatakan kedua program ini berhasil membawa perbaikan bisnis dan keuangan sejumlah BUMN.
Sehingga, harapan bila perseroan dapat meningkatkan daya saing di pasar global bisa dilakukan.
Contoh konkrit adalah konsolidasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Tercatat, perusahaan pertumbuhan aset sebesar 6 persen atau mencapai Rp123,2 triliun setelah 3 tahun merger.
“Karena kemudian program-program restrukturisasi yang dijalankan dalam lima tahun terakhir terhadap perusahaan negara ini cukup masif ya. Jadi misalnya kaitannya dengan bagaimana keinginan untuk lebih meningkatkan daya saing perusahaan negara,” paparnya.
3. Skema Holding
Skema holding juga mampu memberikan value creation atau penciptaan nilai dari BUMN. Sehingga, tujuan mendorong kinerja BUMN lebih baik lagi dapat diimplementasikan.
“Kemudian juga bagaimana value creation bisa diciptakan dari keberadaan holding tadi ya. Sehingga kita sudah bisa melihat misalnya kemajuan-kemajuan beberapa holding company tadi, diukur dari beberapa indikator tentunya ya,” beber dia.
Di sisi kontribusi, perusahaan pelat merah sudah menyumbang keuangan untuk kas negara hampir menyentuh Rp2.000 triliun. Angka ini merupakan akumulasi dari setoran dividen, pajak, dan penerimaan negara bukan pajak (PBNP) selama periode 2020-2023.
Rinciannya, pajak Rp1.391,4 triliun, PNBP dan lainnya Rp354,2 triliun, dan dividen senilai Rp194,4 triliun.
Tren pembayaran pajak perseroan terus meningkat sejak 2020 dengan nilai Rp247 triliun. Kemudian pada 2021 mencapai Rp278 triliun, pada 2022 sebesar Rp410 triliun, dan 2023 menjadi Rp457 triliun.
Pun dengan dividen yang terus melesat hingga Rp81 triliun pada 2023 atau naik dari 2020 yang sebesar Rp44 triliun, 2021 dengan Rp30 triliun, dan pada 2022 sebesar Rp40 triliun.
Untuk PBNP, terdapat penurunan dari Rp 86 triliun pada 2020, kemudian Rp87 triliun pada 2021, sempat naik sebesar Rp 98 triliun di 2022, lalu menjadi Rp 84 triliun pada 2023.
“Tentu belum semuanya juga dalam konteks ini sudah berhasil 100 persen ya. Tentu juga ada beberapa perusahaan-perusahaan negara yang masih dalam kategori tanda petik ‘sakit’ yang masih harus diselesaikan, harus disembuhkan gitu misalnya,” ungkap Toto.
(Taufik Fajar)
