JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan penyaluran bansos Rp500 triliun tidak sepenuhnya tepat sasaran. Bahkan dari anggaran bansos sejumlah Rp500 triliun, hanya separuhnya saja bansos yang disalurkan dengan tepat sasaran.
"Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut akhir pekan lalu.
Supaya bisa meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos), Luhut turut mendorong adanya pengoptimalan digitalisasi, supaya bansos yang tersalurkan bisa tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat.
“Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar," katanya.
Luhut mengatakan bahwa untuk meningkat efektivitas penyaluran bansos, saat ini pemerintah sedang membuat Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yaitu nantinya data tersebut akan mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Kemudian penggabungan data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri supaya bisa memastikan tingkat akurasi data penerima bansos.
“Saya bersyukur, BPS (Badan Pusat Statistik) telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” lanjutnya.
Lebih lanjutnya, Luhut juga menjelaskan bahwa pemerintah nantinya akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti subsidi listrik, bantuan sembako, dan elpiji (LPG) agar kualitas data dan efektivitas penyaluran kian meningkat.