Banyak Pemda Minta Bangun Tol Hanya Mau Ambil Pajak Daerah
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengakui saat ini banyak daerah meminta dibangunkan jalan tol bukan sekadar mendukung infrastruktur konektivitas tapi hanya mau menarik pajak dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang akan mengoperasikan tol tersebut.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) unsur Pemangku Kepentingan, Kementerian PU Sony Sulaksono Wibowo mengatakan hal ini berdampak buruk terhadap iklim investasi di jalan tol. Karena BUJT hanya mendapatkan kompensasi kenaikan tarif, namun ada Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang ditarik dan naik setiap tahun.
"Jadi banyak daerah yang meminta segera dibangun tol, itu bukan untuk (konektivitas) mereka, tapi hanya mau PBB saja dari Badan Usaha," ujarnya dalam jumpa pers di Kementerian PU, Jumat (21/2/2025).
Sony menjelaskan, pungutan PBB sendiri diatur oleh Kementerian Dalam Negeri, namun daerah bisa menentukan sendiri besaran dan kenaikan PBB di setiap daerah.
"Akibatnya banyak badan usaha tol yang merasa berat. Pemasukan traffic tidak cukup besar, tapi PBB cukup tinggi. Ini memang perlu kita koordinasikan lagi dengan daerah," kata Sony.
"Tol itu sebetulnya buat mereka juga (Pemerintah Daerah), untuk mendukung infrastruktur, peningkatan konektivitas, dan lain-lain. Jangan terus terlalu diambil malah pendapatan asli daerah (PAD) saja," tambahnya.
Sony mengaku hal ini sedang didiskusikan lebih jauh kepada Kementerian Dalam Negeri maupun kepada daerah dalam rangka memperbaiki iklim investasi di jalan tol. Mengingat adanya keterbatasan APBN sehingga ke depan pembangunan jalan tol cukup mengandalkan kontribusi badan usaha.
"Jadi agak aneh memang, tapi mungkin kita harus perbaiki sama-sama lah rencana investasi seperti ini, karena KPBU harus menarik dari sisi investasi, terutama dari sisi pengembalian seperti apa," kata Sony.
