Respons Tarif Impor AS, RI Ambil Langkah Diplomatis
Untuk memastikan bahwa industri dalam negeri dipertimbangkan saat merumuskan kebijakan, pemerintah akan terus bekerja sama dengan asosiasi pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada kajian fiskal yang komprehensif, dengan tujuan menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berkelanjutan.
“Karena ini masih dinamis dan masih perlu working group untuk terus bekerja, Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum tanggal 9 April 2025. Namun teknisnya, tim terus bekerja untuk melakukan dalam payung deregulasi sehingga ini merespons dan menindaklanjuti daripada Sidang Kabinet yang lalu di bulan Maret,” kata Menko Airlangga.
Selain itu, pemerintah akan mengundang asosiasi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam forum sosialisasi dan penjaringan masukan terkait kebijakan tarif yang diberlakukan oleh pemerintah AS. Dalam upaya untuk mengembangkan langkah strategis yang responsif dan inklusif, kegiatan ini dijadwalkan berlangsung hari ini.
“Seluruh industrinya akan diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan juga terkait dengan hal-hal yang perlu kita jaga terutama sektor padat karya,” ungkap Menko Airlangga.
Tidak hanya berfokus pada tanggapan terhadap kebijakan tarif baru AS, pemerintah juga sedang merancang langkah-langkah strategis untuk mengamankan peluang di pasar Eropa, yang merupakan pasar kedua terbesar setelah Cina dan Amerika Serikat. “Ini juga bisa kita dorong, sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar,” tambah Menko Airlangga.
Baca Selengkapnya: Alasan RI Pilih Negosiasi Dibanding Balas Tarif Impor Trump
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
