Anggaran Rp10 Triliun Cair, Pembangunan IKN Dilanjutkan
JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, menyebut anggaran sebesar Rp10 triliun yang sebelumnya terhenti kini telah dicairkan oleh Kementerian Keuangan. Alokasi dana ini akan diarahkan untuk menuntaskan berbagai kontrak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dimulai pada tahun 2022 sampai 2024, dan bukan untuk proyek-proyek baru.
Sejak awal proyek ini dimulai, pembiayaan IKN bersumber dari anggaran DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga semua proses pengadaan tetap ditangani oleh kementerian tersebut. Namun, dengan dicabutnya blokir anggaran, proses pembayaran untuk berbagai proyek infrastruktur utama bisa dilanjutkan kembali.
Basuki menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah proyek penting, termasuk pembangunan jalan tol IKN, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, pengolahan limbah, dan infrastruktur jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A. Ia menekankan bahwa proyek-proyek ini tetap di bawah kewenangan Kementerian PUPR hingga proses transisi ke OIKN selesai.
Beberapa kontrak proyek besar yang sudah dikerjakan sejak tahun 2022 meliputi Istana Negara, Istana Garuda, dan gedung Sekretariat Presiden. Selain itu, kompleks perkantoran Kementerian Koordinator (Kemenko) yang direncanakan untuk menampung sekitar 9.465 ASN ditargetkan untuk diselesaikan pada pertengahan tahun 2025.
Sebagai upaya memenuhi kebutuhan perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah telah membangun 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), serta berbagai hunian vertikal 17 tower untuk ASN, 5 tower untuk Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres), dan 2 tower masing-masing untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta Badan Intelijen Negara (BIN) yang telah siap huni.
Di sektor penyediaan air bersih, infrastruktur penting seperti Bendungan Sepaku Semoi, Intak Sungai Sepaku, dan sistem distribusi air telah dibangun. Ini termasuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang memiliki kapasitas 300 liter per detik serta jaringan pipa yang lebih dari 48 km sudah terpasang di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).
Fasilitas kesehatan juga sudah mulai hadir di area ini, mencakup RS Hermina, RS Mayapada, RS UPT Kemenkes, dan beberapa puskesmas. Ini merupakan bagian dari langkah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur sosial di IKN yang kelak akan mendukung kehidupan ASN dan masyarakat setempat.
Baca Selengkapnya: Sri Mulyani Cairkan Dana Rp10 Triliun, Proyek IKN 2022-2024 Lanjut
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
