Isma Yatun menekankan pentingnya tindak lanjut atas temuan-temuan ini. Menurutnya, optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah upaya krusial untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.
"Selaras dengan amanat konstitusi di mana Dewan Perwakilan Rakyat memegang peranan fundamental dalam mengawasi dan memastikan akuntabilitas penggunaan APBN demi kepentingan nasional," tuturnya.
Di samping itu, BPK juga mencatat adanya masalah pelaporan kinerja yang terintegrasi ke dalam Catatan atas LKPP (CAL) 2024. Pelaporan ini masih memerlukan penguatan dari segi sumber daya, metodologi, dan pedoman penyusunan.
Meski demikian, Isma Yatun berharap kerangka regulasi Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKJPP) dapat terus diperkuat untuk menyajikan informasi yang lebih komprehensif mengenai penggunaan anggaran negara sesuai sasaran.
"Informasi ini akan menjadi fondasi esensial dalam merumuskan langkah-langkah strategis kebijakan pemerintah di masa mendatang," ungkap Isma Yatun.