DPR-OJK Tunda Aturan Co-Payment Asuransi, Masyarakat Tak Wajib Bayar 10 Persen Biaya Berobat

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 01 Juli 2025 |15:40 WIB

Pelaksanaan ketentuan pembagian risiko (co-payment) minimal 10?ri total klaim asuransi ditunda. (Foto: Okezone.com/Freepik)

Dia menjelaskan bahwa premi asuransi kesehatan pada tahun lalu meningkat lebih dari 40 persen, menandakan tekanan yang besar terhadap industri.

Menurut Ogi, DPR meminta penundaan co-payment sampai adanya peraturan dengan level yang lebih tinggi, yakni POJK.

"Jadi ini adalah salah satu langkah untuk memperbaiki ekosistem asuransi kesehatan. Jadi, co-payment itu hanya salah satu," imbuhnya.

(Feby Novalius)

Halaman:

1 2

Lihat Semua

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Topik Artikel :

Aturan Co-payment Berobat Biaya Berobat Asuransi Kesehatan Asuransi Co-payment

Berita Terkait

Industri Asuransi RI Tertekan, Hilirisasi Jadi Solusi

Data Pribadi dan KTP Dara Arafah Disebar, Petugas Asuransi Dipecat

Perang Iran-Israel Tambah Beban Industri Keuangan